Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Bareskrim Polri masih mendalami dugaan adanya aliran dana ke partai politik maupun petingginya dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Ia menyampaikan bahwa hingga kini, pihaknya belum menemukan adanya dugaan tersebut dalam kasus yang melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka penerima suap.

"Sampai sekarang kita belum mendapatkan ya. Belum mendapatkan. Tentunya kan tadi saya sampaikan sama dengan pertanyaan lain. Nanti pasti akan kita dalami," kata Argo dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Kronologi OTT Bupati Nganjuk, Ditangkap Setelah Syuting Promosi Wisata, Amankan Rp 700 Juta yang Dibawa Camat dan Kades

Ia mengatakan, adapun pendalaman dugaan aliran dana itu akan dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri.

Menurutnya, hingga kini Bareskrim masih mendalami dugaan tersebut lantaran tujuh tersangka termasuk Novi Rahman Hidayat baru tiba pada Selasa (10/5/2021) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Jadi intinya bahwa tadi pagi baru sampai ya (para tersangka). Nanti pasti akan kita perdalam akan kita tanyakan secara mendetail. Terima uang, uang dibelikan apa, uang dikirim ke mana, atau uang dibuat apa," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan dari Dirtipikor Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan tersebut.

"Jadi misalnya apakah ada yang menyuruh, kemudian apakah nanti uang dikumpulkan untuk apa dan sebagainya. Itu masih akan berkembang, akan kami sampaikan kembali," terangnya.

Baca juga: Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Sebelumnya, Argo mengungkapkan bahwa Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Adapun tujuh tersangka itu adalah Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, empat camat, satu mantan camat, dan satu ajudan Bupati Nganjuk.

Empat camat yang dijadikan tersangka dengan peran pemberi suap adalah Camat Pace yaitu Dupriono, Camat Tanjunganom dan pelaksana tugas Camat Sukomor Edie Srijato, Camat Berbek Haryanto, dan Camat Loceret Bambang Subagio.

Kemudian, satu mantan camat yang ditetapkan tersangka adalah Tri Basuki Widodo atau TBW. Adapun TBW merupakan mantan camat Sukomoro.

Peran TBW sama seperti empat camat yaitu diduga memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Baca juga: Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Argo menjelaskan, empat camat dan satu mantan camat itu memberikan uang kepada Ajudan Bupati Nganjuk yaitu MIM atau M Izza Muhtadin.

Peran MIM adalah sebagai penyalur uang kepada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Sama seperti empat camat dan satu mantan camat, MIM juga telah ditetapkan tersangka oleh Polri.

"Ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk," kata Argo.

Sebelumnya, dugaan aliran dana kasus suap itu muncul ke partai politik karena nama Novi Rahman Hidayat merupakan seorang politikus sebuah partai politik.

Novi sempat menyatakan diri sebagai kader PDI-P. Hal itu disampaikannya saat mengisi acara di Musyawarah Anak Cabang se-Kabupaten Nganjuk pada 27 Februari sampai 2 Maret 2021.

Baca juga: Profil Novi Rahman Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK, Usia 41 Tahun, Jabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim

"Saya ingin menyampaikan secara resmi, dan sebenarnya bahwa saya ini kader PDI-P. Saya bukan kader partai lain," tutur Novi dalam sebuah video pernyatan.

Bereaksi, PDI-P pun lantas bersikeras bahwa Novi bukanlah kader partainya. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat.

"Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan," ujar Djarot kepada Kompas.com, Senin.

Perlu diketahui, pada Pilkada 2018, Novi bersama pasangannya, Marhaen Djumadi, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan PDI Perjuangan.