Kompas.com - 11/05/2021, 06:02 WIB
Ilustrasi Istana Presiden: Bendera setengah tiang berkibar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2015). Indra AkuntonoIlustrasi Istana Presiden: Bendera setengah tiang berkibar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengelola Istana Kepresidenan "memindahkan" 12 orang pekerja lepas (outsourcing) ke luar Istana.

Dengan pemindahan ini, nasib para pekerja lepas menjadi tidak jelas. Hal ini menimbulkan keresahan bagi mereka lantaran situasi ekonomi masih buruk akibat pandemi virus corona.

"Kami lagi sedih pak. Sebelum Lebaran ini, 12 orang teman kami diberhentikan di Istana. Alasannya dipindahkan bekerja ke luar Istana, berarti mereka dikembalikan ke perusahaannya dan tak lagi di Istana,"  kata Timo, sebut saja begitu, seorang pekerja lepas Istana, akhir pekan lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta, melansir pemberitaan Kompas.id, Senin (10/5/2021).

Timo mempertanyakan apakah ada kebijakan yang membolehkan pemberhentian pekerja lepas pada masa pandemi dan ekonomi yang masih memburuk.

Ia khawatir Presiden, Kepala Sekretariat Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara tak tahu-menahu soal ini.

Baca juga: Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Seperti mewakili 120 orang pekerja lepas Istana, Timo gelisah nasibnya dan teman-teman di Istana terancam.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, ia mendengar kabar dari pengawas pekerja taman Istana bahwa staf Istana tengah mencari 5 orang lagi pekerja yang bisa dipindahkan. Mereka kemudian akan digantikan oleh pekerja yang baru.

"Sebetulnya kalau diberhentikan, sekarang ini tidak boleh karena alasan  pandemi juga ekonomi lagi susah. Karena itu, pengelola Istana menggunakan istilah 'dipindahkan bekerja di luar Istana'," kata Timo.

"Kalau kerja di luar Istana, berarti tak lagi kerja di Istana, dan suatu saat kami benar-benar di PHK dari perusahaan rekanan," tuturnya.

Dengan gaji sekitar Rp 4,6 juta per bulan, kehidupan para pekerja lepas Istana bisa dibilang lumayan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

Nasional
Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Nasional
Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X