Kemendagri: Tata Kelola Pemerintahan adalah Persoalan Terbesar yang Dihadapi Papua

Kompas.com - 10/05/2021, 15:58 WIB
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menilai, persoalan tata kelola adalah masalah terbesar yang dihadapi Papua.

Menurut dia, jika permasalahan dalam pemerintahan tidak segera dibenahi maka akan memicu ketidak puasan masyarakat.

"Kami menganggap persoalan-persoalan tata kelola (pemerintahan) adalah persoalan terbesar yang dihadapi oleh Papua selama ini dan ke depan," kata Akmal dalam diskusi yang disiarkan secara daring bertajuk 'Dialog Papua: Refleksi, Visi, Aksi' Senin (10/5/2021).

Baca juga: Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Akmal mengatakan, sebetulnya ada sejumlah tujuan dari adanya otonomi khusus (Otsus) Papua antara lain, taraf hidup orang asli Papua meningkat, mewujudkan keadilan dan pemerataan percepatan pembangunan.

Lalu, penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun ada beberapa regulasi berkaitan dengan Otsus Papua yang masih berbenturan dengan regulasi teknis di tingkat pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pendidikan punya urusan regulasi pendidikan, kesehatan punya regulasi kesehatan, lingkungan hidup punya regulasi lingkungan hidup," ujarnya.

"Persoalannya adalah persoalan timwas umum dan timwas teknis kita tidak sinkron. Inilah yang saya katakan persoalan-persoalan tata kelola," lanjut dia.

Baca juga: Mendagri: Otsus Papua Spiritnya Perbaiki Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Akmal juga mengungkapkan banyak daerah yang tidak puas dengan otsus di daerahnya masing-masing.

Ketidak puasan itu terlihat dari banyaknya daerah yang ingin memunculkan daerah otonom baru (DOB).

Menurut dia, saat ini ada kurang lebih 328 daerah di 34 provinsi mengajukan munculnya daerah DOB, penyebabnya antara lain kalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kemudian ada yang belum mendapatkan penghasilan yang cukup dari bunga pembangunan atau bahkan ada yang tidak mendapatkan kursi memadai dalam tata kelola pemerintahan hingga akhirnya ajukan DOB.

"Bagaimana dengan Papua? Papua adalah daerah yang cukup banyak mengajukan daerah otonom baru," ucap dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.