Kemendagri: Tata Kelola Pemerintahan adalah Persoalan Terbesar yang Dihadapi Papua

Kompas.com - 10/05/2021, 15:58 WIB
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menilai, persoalan tata kelola adalah masalah terbesar yang dihadapi Papua.

Menurut dia, jika permasalahan dalam pemerintahan tidak segera dibenahi maka akan memicu ketidak puasan masyarakat.

"Kami menganggap persoalan-persoalan tata kelola (pemerintahan) adalah persoalan terbesar yang dihadapi oleh Papua selama ini dan ke depan," kata Akmal dalam diskusi yang disiarkan secara daring bertajuk 'Dialog Papua: Refleksi, Visi, Aksi' Senin (10/5/2021).

Baca juga: Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Akmal mengatakan, sebetulnya ada sejumlah tujuan dari adanya otonomi khusus (Otsus) Papua antara lain, taraf hidup orang asli Papua meningkat, mewujudkan keadilan dan pemerataan percepatan pembangunan.

Lalu, penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun ada beberapa regulasi berkaitan dengan Otsus Papua yang masih berbenturan dengan regulasi teknis di tingkat pusat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pendidikan punya urusan regulasi pendidikan, kesehatan punya regulasi kesehatan, lingkungan hidup punya regulasi lingkungan hidup," ujarnya.

"Persoalannya adalah persoalan timwas umum dan timwas teknis kita tidak sinkron. Inilah yang saya katakan persoalan-persoalan tata kelola," lanjut dia.

Baca juga: Mendagri: Otsus Papua Spiritnya Perbaiki Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Akmal juga mengungkapkan banyak daerah yang tidak puas dengan otsus di daerahnya masing-masing.

Ketidak puasan itu terlihat dari banyaknya daerah yang ingin memunculkan daerah otonom baru (DOB).

Menurut dia, saat ini ada kurang lebih 328 daerah di 34 provinsi mengajukan munculnya daerah DOB, penyebabnya antara lain kalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kemudian ada yang belum mendapatkan penghasilan yang cukup dari bunga pembangunan atau bahkan ada yang tidak mendapatkan kursi memadai dalam tata kelola pemerintahan hingga akhirnya ajukan DOB.

"Bagaimana dengan Papua? Papua adalah daerah yang cukup banyak mengajukan daerah otonom baru," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Kadishub Bandung Barat sebagai Saksi Kasus Pengadaan Barang Penanganan Pandemi

KPK Panggil Kadishub Bandung Barat sebagai Saksi Kasus Pengadaan Barang Penanganan Pandemi

Nasional
Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X