Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Kompas.com - 10/05/2021, 14:32 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Kamis (7/1/2021). Dokumentasi/Biro Humas KPKAnggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Kamis (7/1/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyebutkan selama ini pihaknya tak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Karena itu, Syamsuddin mengaku tak bisa berkomentar mewakili para anggota Dewas KPK lainnya terkait berbagai polemi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijalani para pegawai KPK.

"Saya tidak bisa mewaikili suara Dewas. Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan salam proses alih status pegawai dan juga skema tes wawasan kebangsaan," sebutnya pada wartawan, Senin (10/5/2021).

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Meski demikian secara personal, Syamsuddin mengakui bahwa TWK tersebut bermasalah.

Maka dari itu Syamsuddin mengatakan bahwa hasil TWK tidak bisa digunakan sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos.

"Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya sejumlah pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK. Mereka yang tak lolos di antaranya sembilan Kepala Satgas dan sejumlah pengurus inti Wadah Pegawai KPK. Ada pula pejabat eselon I dan II. 

Baca juga: OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Beberapa penyidik yang tak lolos itu juga disebut sedang terlibat dalam menangani kasus-kasus mega korupsi seperti dana bansos, dan ekspor benih benur.

Penyidik senior Novel Baswedan juga disebut sebagai salah satu pegawai yang tak lolos tes tersebut.

TWK sendiri menuai banyak kecaman dari masyarakat, karena soal dari tes tersebut dinilai tak sesuai untuk menguji kompetensi pegawai KPK dan justru menyinggung pemikiran pribadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Nasional
KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Nasional
Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X