Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

Kompas.com - 10/05/2021, 12:59 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (10/5/2021).

Kali ini, KPK menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait jual beli kursi jabatan.

“Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk. Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan,” konfirmasi Wakil Ketua KPK Nuruf Ghufron pada Kompas.com.

Hingga siang ini, KPK belum mengumumkan jumlah uang dan sejumlah barang bukti lainnya terkait OTT tersebut.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

Namun, OTT ini menjadi catatan, dua kali orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk terjerat korupsi.

Kasus kedua

Dikutip dari Kompas.id, Novi Rahman Hidayat adalah Bupati Nganjuk kedua yang ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, pada 2017, KPK juga menangkap Bupati Nganjuk periode 2013-2018, Taufiqurrahman, atas kasus korupsi yang sama, yakni jual beli jabatan.

Saat itu, Taufiqurrahman diduga melakukan jual beli jabatan dengan nilai Rp 1,3 miliar.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Taufiqqurrahman masih harus berurusan dengan KPK karena masih menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia terakhir kali menjalani pemeriksaan di KPK pada 14 Oktober 2020 lalu.

Status Taufiqurrahman itu terkait dengan kasus penerimaan gratifikasi yang menjeratnya pada tahun 2017.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, Sejumlah Berkas Disita dari Kantor BKD

Taufiqurrahman diduga mengalihkan gratifikasi yang diteirmanya sejak tahun 2013 hingga 2017 dalam bentuk aset yang berbeda, seperti mobil dan pembelian tanah.

Baik Novi Rahman Hidayat dan Taufiqurrahman sama-sama memiliki hubungan dengan PDI-P.

Saat memenangkan Pilkada Kabupaten Nganjuk 2019, Novi berpasangan dengan Marhaen Djumadi sebagai calon Wakil Bupati diusung oleh PKB, Partai Hanura, dan PDI Perjuangan.

Sementara itu, Taufiq adalah kader sah dari PDI Perjuangan. Saat Taufiq terjaring OTT KPK pada 2017, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berekasi cukup keras.

Ia menyebut bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah berulang kali memperingatkan pada kadernya untuk tidak melakukan korupsi.

Mengenai kasus Taufiq, Hasto mengatakan bahwa saat itu, bahwa Mantan Bupati Nganjuk tersebut sudah berulang kali diingatkan oleh partai.

Baca juga: Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Setelah ditangkap KPK, Hasto mengatakan bahwa Taufiq sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Nganjuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan atas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Ia menyebut bahwa tim penyelidik akan segera mengumumkan hasil temuannya dalam waktu 1x24 jam.

“Tim penyelidik akan segera menentukan sikap dalam waktu 1x24 jam terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata dia.

Baca juga: PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

Ali juga menyebut bahwa operasi tersebut dapat dilakukan berkat kerjasama antara KPK dengan pihak kepolisian.

“Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara KPK dengan Bareskrim Polri,” ucap Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com