OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Senin (10/5/2021).

Bupati Nganjuk ini ditangkap KPK terkait dugaan korupsi lelang jabatan.

Informasi yang didapat Kompas.com, OTT tersebut dipimpin oleh pegawai KPK yang merupakan Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

"Iya memang, Kasatgasnya dia," kata sumber Kompas.com di KPK, Senin.

Baca juga: ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Sumber itu menyebutkan juga bahwa Harun merupakan salah satu pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Selain Harun, dalam OTT tersebut juga ada pegawai lain yang juga tidak lolos TWK KPK.

"Selain Harun, ada dua anggotanya yang juga tidak memenuhi syarat TWK juga menjadi bagian dari OTT itu, namun mereka masih semangat kerja," tutur sumber Kompas.com itu.

Kompas.com berupaya mengkonfirmasi informasi ini kepada Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. Namun, Ali tidak merespons pertanyaan yang diajukan.

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri juga tidak memberikan konfirmasi saat dihubungi Kompas.com.

Hal yang sama diperlihatkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang tidak memberikan jawaban.

Baca juga: Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Seperti diketahui, KPK telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawainya sebagai bagian dari proses alih status menjadi ASN.

Hasil itu diterima dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diikuti oleh 1.351 pegawai KPK. Ada 75 pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Berbagai informasi yang diterima Kompas.com menyebutkan bahwa sebagian besar pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat merupakan pegawai yang berintegritas.

Ada dari mereka berstatus penyidik dan penyelidik yang pernah atau saat ini sedang menangani kasus besar yang ditangani KPK.

Sehingga, ada dugaan bahwa TWK merupakan upaya sistematis untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK