JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan adanya pertanyaan "Bersedia Lepas Jilbab" dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menilai, pertanyaan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ranah pribadi.
"Saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab. Itu merupakan pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/5/2021).
Abdul mengatakan, pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan malah berpotensi memecah belah bangsa.
"Tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan pemakaian jilbab. Pertanyaan itu tendensius dan justru berpotensi memecah belah bangsa," ujarnya.
Baca juga: Qunut-Jilbab Jadi Soal TWK KPK, Akademisi: Kenapa Tes Kebangsaan Soalnya Begitu?
Sebelumnya diberitakan, trending Twitter pada Sabtu (8/5/2021) pagi diwarnai oleh topik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu "Bersedia Lepas Jilbab".
Beberapa tokoh ikut serta meramaikan topik ini seperti Mantan Jubir KPK Febri Diansyah dan politikus Gerindra Fadli Zon.
Hal tersebut lantaran adanya kisah salah satu pegawai KPK yang menceritakan bahwa dirinya mendapat pertanyaan bersediakah lepas jilbab.
TWK KPK menjadi perbincangan beberapa waktu terakhir, karena dinilai pertanyaan-pertanyaannya kontroversial. Pertanyaan pribadi muncul dalam tes tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.