Kompas.com - 08/05/2021, 18:18 WIB

JAKARTA KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu turun tangan dalam menangani persoalan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo hal itu perlu dilakukan apabila Presiden Jokowi benar-benar memiliki kepentingan yang tegas dan jelas dalam pemberantasan korupsi.

“Ya sangat perlu kalau memang Pak Presiden (Joko Widodo) punya kepentingan yang tegas, yang jelas dalam pemberantasan korupsi,” kata Adnan di diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Adnan mengatakan, dalam proses penetapan keputusan atas nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes tersebut, KPK, Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlihat saling melempar tanggung jawab.

Ia menuturkan, tidak ada kordinasi yang jelas antara ketiga kementerian tersebut.

“Pimpinan KPK dengan keputusan 75 (orang) itu dikategorikan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat) melempar keputusannya kepada Kemenpan RB untuk dieksekusi, untuk tidak diloloskan atau dipecat dan lain-lain,” ucapnya.

“Dan Pak Tjahjo balik lagi menyerahkan sepenuhnya bahwa itu urusan internal KPK,” imbuhnya.

Baca juga: Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Selain itu, ia menduga bahwa TWK merupakan sarana untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes. 

Pasalnya, menurut dia, ada pertanyaan di dalam tes tersebut tidak relevan untuk ditanyakan kepada pegawai KPK. 

“Itu dimaksudkan hanya untuk membuat 75 orang ini angkat kaki dari KPK dengan sebuah proses yang saya kira menghinakan. Karena pertanyaannya sangat tidak relevan untuk ditanyakan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK sebagai proses aliih status kepegawaian menjadi ASN.

Kendati demikian, KPK menegaskan tidak pernah memecat pegawai yang tidak lolos TWK.

Sekjen KPK Cahya Harefa menuturkan, KPK akan menunggu penjelasan dan tindak lanjut mengenai hasil tes dari Kemenpan RB dan BKN.

"Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Cahya, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/5/2021).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sempat mempertanyakan sikap KPK terkait 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam TWK.

Ia juga menyebut persoalan itu merupakan masalah internal KPK.

“Keputusan dari tim wawancara tes, hasil diserahkan (kepada) KPK, pimpinan KPK, ya sudah selesai. Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Namun belakangan, Tjahjo mengatakan penjelasan Sekjen KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021) sudah benar.

Ia menegaskan kementeriannya akan mendukung proses yang dilakukan BKN terkait nasib 75 pegawai KPK tersebut.

"(Kementerian) PAN RB akan dukung proses BKN sebagai penyelenggara tes wawasan kebangsaan sebagaimana dasar dari Peraturan KPK," ujar Tjhajo kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

Nasional
Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Nasional
Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Nasional
Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Nasional
Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.