Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/05/2021, 23:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Ma'ruf Asli Bhakti mengungkapkan alasan mengapa partainya baru akan mendeklarasikan diri pada 1 Juni 2021.

Padahal, diakuinya, partai ini sudah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Desember 2020.

"Mungkin semua akan bertanya mengapa kami baru deklarasi pada 1 Juni. Alasannya pertama adalah, tanggal itu merupakan momentum hari ideologis yaitu Hari Lahirnya Pancasila," kata Ma'ruf dalam konferensi pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Selain itu, partainya memutuskan tak langsung mendeklarasikan diri setelah mendapatkan pengesahan Kemenkumham karena masih melengkapi struktur kepartaian.

Ia mengatakan, Prima akan memastikan bahwa struktur dalam partai sudah lengkap dan mengumumkan siapa saja pengurus dan tokoh partai pada deklarasi 1 Juni.

"Ada beberapa pertimbangan, termasuk terkait kesiapan struktur. Berdasarkan hasil evaluasi dan hasil data yang dimiliki, memang struktur kita sudah memadahi untuk melakukan deklarasi secara penuh pada 1 Juni," ujarnya.

Ma'ruf juga mengungkapkan jargon partai yaitu Smart, Fresh, Fearless, Hope dengan tagline Partainya Rakyat Biasa.

Menurut dia, tagline tersebut telah menegaskan bahwa partai ini merupakan partai anti oligarki.

Selain itu, Prima juga menegaskan diri membawa napas sebagai partai kerakyatan, kebangsaan, dan keumatan.

"Mungkin bisa diketahui bahwa tiga hal ini menjadi napas bagi Prima untuk memperjuangkan, memenangkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dalam konteks mengamalkan Pancasila," tuturnya.

Ma'ruf juga menegaskan bahwa partainya akan berpihak pada isu-isu kesejahteraan rakyat. Hal itu, menurutnya menjadi semangat perjuangan Prima hadir di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Prima Rudi Hartono menambahkan, struktur partai PRIMA sudah ada di 34 provinsi, 387 kabupaten/kota, dan 3.700 kecamatan di seluruh Indonesia.

"Jadi untuk kesiapan struktur sudah selesai dan kami sekarang bekerja untuk mengumpulkan KTP dan kartu anggota yang merupakan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2024," jelas Rudi.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa saat ini Partai Prima tengah fokus mengikuti verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat berjuang sebagai peserta Pemilu 2024.

Hadirnya Partai Prima menambah daftar partai politik baru di Indonesia.

Setidaknya, belum lepas dalam ingatan ketika Partai Ummat besutan politikus senior Amien Rais mendeklarasikan diri pada 29 April 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com