Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Kompas.com - 07/05/2021, 23:27 WIB
Konferensi pers menuju deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (7/5/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKonferensi pers menuju deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (7/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Ma'ruf Asli Bhakti mengungkapkan alasan mengapa partainya baru akan mendeklarasikan diri pada 1 Juni 2021.

Padahal, diakuinya, partai ini sudah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Desember 2020.

"Mungkin semua akan bertanya mengapa kami baru deklarasi pada 1 Juni. Alasannya pertama adalah, tanggal itu merupakan momentum hari ideologis yaitu Hari Lahirnya Pancasila," kata Ma'ruf dalam konferensi pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Selain itu, partainya memutuskan tak langsung mendeklarasikan diri setelah mendapatkan pengesahan Kemenkumham karena masih melengkapi struktur kepartaian.

Ia mengatakan, Prima akan memastikan bahwa struktur dalam partai sudah lengkap dan mengumumkan siapa saja pengurus dan tokoh partai pada deklarasi 1 Juni.

"Ada beberapa pertimbangan, termasuk terkait kesiapan struktur. Berdasarkan hasil evaluasi dan hasil data yang dimiliki, memang struktur kita sudah memadahi untuk melakukan deklarasi secara penuh pada 1 Juni," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ma'ruf juga mengungkapkan jargon partai yaitu Smart, Fresh, Fearless, Hope dengan tagline Partainya Rakyat Biasa.

Menurut dia, tagline tersebut telah menegaskan bahwa partai ini merupakan partai anti oligarki.

Selain itu, Prima juga menegaskan diri membawa napas sebagai partai kerakyatan, kebangsaan, dan keumatan.

"Mungkin bisa diketahui bahwa tiga hal ini menjadi napas bagi Prima untuk memperjuangkan, memenangkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dalam konteks mengamalkan Pancasila," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X