Kompas.com - 07/05/2021, 20:32 WIB
Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengendara saat penyekatan larangan mudik lebaran di Gerbang Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemerintah Jawa Barat telah menyiapkan 158 titik penyekatan yang didukung oleh petugas gabungan untuk menghalau masyarakat yang nekat mudik Idul fitri 1422 Hijriah meski tetap mengizinkan warga melakukan pergerakan antarkota penyangga selama masa larangan mudik atau dalam koridor aglomerasi.. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIPetugas gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengendara saat penyekatan larangan mudik lebaran di Gerbang Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemerintah Jawa Barat telah menyiapkan 158 titik penyekatan yang didukung oleh petugas gabungan untuk menghalau masyarakat yang nekat mudik Idul fitri 1422 Hijriah meski tetap mengizinkan warga melakukan pergerakan antarkota penyangga selama masa larangan mudik atau dalam koridor aglomerasi.. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan bahwa mudik dalam satu wilayah aglomerasi dilarang selama periode 6-17 Mei 2021.

Namun demikian, terdapat sejumlah aktivitas perjalanan yang dikecualikan dan boleh dilakukan di kawasan aglomerasi selama masa larangan mudik.

Hal ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan melalui siaran pers bersama yang diterima Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

"Adapun pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya," demikian dikutip dari siaran pers.

"Aktivitas mudik tetap dilarang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dihindari," bunyi siaran pers lagi.

Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah sejak awal melarang mudik dalam bentuk apa pun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus corona yang mungkin terjadi akibat peningkatan mobillitas penduduk.

"Kebijakan ini diterbitkan atas alasan potensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi (virus corona) dalam lingkup keluarga,” kata Wiku.

Sementara, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, meskipun mudik dilarang di kawasan aglomerasi, bukan berarti aktivitas transportasi tak diperbolehkan.

Baca juga: Mudik Aglomerasi Dilarang, Pegawai Pemkot dari Luar Kota Tak Boleh Tinggalkan Semarang

Ia memastikan bahwa aktivitas transportasi dibolehkan untuk kegiatan esensial non mudik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

Nasional
5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Nasional
Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Tambah 35, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.270 Orang

UPDATE 26 Oktober: Tambah 35, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.270 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.141, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.084.831

UPDATE: Tambah 1.141, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.084.831

Nasional
UPDATE: Bertambah 611, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.090

UPDATE: Bertambah 611, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.090

Nasional
Eijkman: Penurunan Harga PCR Mestinya Tak Pengaruhi Kualitas Tes Covid-19

Eijkman: Penurunan Harga PCR Mestinya Tak Pengaruhi Kualitas Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.