NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Kompas.com - 07/05/2021, 16:28 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menilai, perlindungan data pribadi sangat mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Zudan dalam diskusi daring bertajuk "Kesiapan Sektor Publik dan Dunia Usaha Menyongsong Pengimplementasian UU Perlindungan Data Pribadi" Jumat (7/5/2021).

Zudan mengatakan, saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah banyak diintegrasikan dalam beberapa proses pembuatan data kependudukan di lembaga lain.

Baca juga: Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Oleh karena itu, menurut dia, data tersebut harus dilindungi agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Karena kalau kita melihat jumlah lembaga yang bekerja sama sekarang sudah banyak sekali," kata Zudan.

Zudan menambahkan, saat ini juga banyak data kependudukan yang diunggah di media sosial ataupun Google.

Data tersebut seperti kartu keluarga, e-KTP hingga paspor pun banyak diunggah dengan rinci tanpa sensor.

"Dunia maya kita jauh lebih lengkap datanya dari pemerintah apapun yang kita cari di Google lengkap ada semua," ujarnya.

"Ini tantangan besar dalam rangka kita mempersiapkan undang-undang data pribadi bagaimana negara nanti akan bergerak untuk menjaga privasi data para pemilik data, inilah yang harus diantisipasi," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya mulai menunjukan titik terang.

Setelah tertunda beberapa kali, RUU PDP ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat yakni masa sidang berikutnya.

Baca juga: Komisi I DPR Usulkan Bentuk Lembaga Independen sebagai Pelaksana Perlindungan Data Pribadi

Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy. Bahkan menurut Bobby, UU PDP akan disahkan sebelum Idul Fitri tahun ini.

"Masa sidang ini (disahkan). Lebaran (Idul Fitri) udah punya lah kita," kata Bobby dalam program Sapa Indonesia, KompasTV, Selasa (23/3/2021).

Menurut Bobby, tidak ada hal substansial yang diperdebatkan secara alot. Adapun yang masih mengganjal adalah mengenai legal teknis yang lebih detail, terutama soal lembaga pengawas. Pembahasan lembaga pengawas ini belum ada di naskah awal RUU PDP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.