NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menilai, perlindungan data pribadi sangat mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Zudan dalam diskusi daring bertajuk "Kesiapan Sektor Publik dan Dunia Usaha Menyongsong Pengimplementasian UU Perlindungan Data Pribadi" Jumat (7/5/2021).

Zudan mengatakan, saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah banyak diintegrasikan dalam beberapa proses pembuatan data kependudukan di lembaga lain.

Baca juga: Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Oleh karena itu, menurut dia, data tersebut harus dilindungi agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Karena kalau kita melihat jumlah lembaga yang bekerja sama sekarang sudah banyak sekali," kata Zudan.

Zudan menambahkan, saat ini juga banyak data kependudukan yang diunggah di media sosial ataupun Google.

Data tersebut seperti kartu keluarga, e-KTP hingga paspor pun banyak diunggah dengan rinci tanpa sensor.

"Dunia maya kita jauh lebih lengkap datanya dari pemerintah apapun yang kita cari di Google lengkap ada semua," ujarnya.

"Ini tantangan besar dalam rangka kita mempersiapkan undang-undang data pribadi bagaimana negara nanti akan bergerak untuk menjaga privasi data para pemilik data, inilah yang harus diantisipasi," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya mulai menunjukan titik terang.

Setelah tertunda beberapa kali, RUU PDP ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat yakni masa sidang berikutnya.

Baca juga: Komisi I DPR Usulkan Bentuk Lembaga Independen sebagai Pelaksana Perlindungan Data Pribadi

Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy. Bahkan menurut Bobby, UU PDP akan disahkan sebelum Idul Fitri tahun ini.

"Masa sidang ini (disahkan). Lebaran (Idul Fitri) udah punya lah kita," kata Bobby dalam program Sapa Indonesia, KompasTV, Selasa (23/3/2021).

Menurut Bobby, tidak ada hal substansial yang diperdebatkan secara alot. Adapun yang masih mengganjal adalah mengenai legal teknis yang lebih detail, terutama soal lembaga pengawas. Pembahasan lembaga pengawas ini belum ada di naskah awal RUU PDP.