Sederet Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah untuk Akhiri Konflik di Papua

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

Ia pun mengingatkan bagaimana pada 2019, aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari.

Peristiwa itu dipicu oleh kasus persekusi dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Ini tidak boleh ada tindakan rasialisme itu. Semua rakyat Papua di seluruh Indonesia, itu tidak boleh ada kejadian seperti di Yogyakarta, di Surabaya," kata Bobby, dalam diskusi virtual bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis (6/5/2021).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan.

Dia meminta, pemerintah menindak tegas semua pihak yang masih melakukan praktik rasialisme.

"Harus ditindak sampai aktor-aktor intelektualnya, termasuk organisasi-organisasi yang masih melakukan aksi-aksi rasialisme seperti itu," tegasnya.

Baca juga: Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dan daerah.

Ia pun meminta, dialog itu terpusat dilakukan dengan pemangku kepentingan di tujuh wilayah adat di Papua.

Sebab, ia meyakini, masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Sehingga, pembangunan yang diupayakan pemerintah bersifat bottom-up.

"Karena mungkin mereka di sana ada beberapa unsur-unsur usulan pembangunan yang sifatnya bottom-up. Selama ini karena memang ada kesulitan untuk bersinergi dalam kesetaraan, itu semua program pembangunan itu adalah top-down," nilai Bobby.