Dengan banyaknya kekerasan di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengedepankan dialog damai untuk mengakhiri siklus kekerasan ini.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pendekatan dialog akan membuka berbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan.
"Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," ujar Beka.
Tak masalah
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai, pelabelan teroris terhadap KKB diyakini tidak akan menimbulkan masalah di dunia internasional.
Sebaliknya, Bobby mengklaim pelabelan tersebut justru akan mendapat dukungan dunia internasional seiring kian sulitnya KKB mengantongi dukungan dari luar negeri.
"Justru teroris-teroris ini sudah mati kutu lah. Dia mau ke Jenewa juga enggak bisa. Ke New York juga enggak bisa," kata Bobby.
Baca juga: Lokasi Sekolah dan Puskesmas yang Dibakar KKB Dekat dengan Markas Lekagak Telenggen
Bobby menyebut, pelabelan ini juga menandakan KKB bukan kelompok separatis.
Menurutnya, kelompok separatis berbeda dengan teroris. Pasalnya, kelompok separatis masih dapat didengar suaranya di dunia internasional.
"Ini bukan separatis. Kalau separatis, kita bisa represif militer, tetapi suara mereka didengar di internasional. Ini (teroris) tidak bisa," ujarnya.
Sementara itu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta masyarakat tak perlu khawatir soal pelabelan tersebut.
Jaleswari mengatakan, keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang.
"Diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/4/2021).
Menurut dia, keputusan itu juga didasarkan pada fakta mengenai tindakan kekerasan oleh KKB yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, termasuk pelajar, guru, hingga tokoh adat.
Berdasarkan data Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM, selama 2010-2020 terdapat 118 kasus kekerasan yang pelakunya merupakan KKB.
Baca juga: Kapolda Papua: Puskesmas yang Dibakar KKB Pernah Jadi Pos Komando Taktis