Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenggelamnya KRI Nanggala-402 Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Kompas.com - 07/05/2021, 07:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 dianggap menjadi momentum untuk mengevaluasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, insiden tersebut juga menjadi acuan untuk menyiapkan langkah-langkah memodernisasi kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut.

"Saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang kondisi alutsita TNI khusunya kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melanjutkan modernisasi kapal selam," kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (6/5/2021).

Selain Hadi, hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut Lakasmana Yudo Margono dalam rapat yang membahas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala, kondisi terkini alutsista TNI AL, serta rencana modernisasi alutsista TNI AL itu.

Hadi menuturkan, tenggelamnya KRI Nanggala merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia karena 53 prajurit terbaik TNI gugur dalam peristiwa itu.

Baca juga: Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

"Kita tidak hanya kehilangan alutsista strategis tetapi juga kehilangan 53 prajurit terbaik yang telah gugur dan selamanya tidak akan pernah kembali kepada keluarga mereka," ujar Hadi.

Ia mengatakan, peristiwa tersebut juga menjadi pelajaran berharaga bahwa tugas seorang prajurit TNI mengandung risiko yang sangat tinggi.

"Di samping untuk menghadapi musuh, juga harus menghadapi kondisi alam yang bukan menjadi ruang hidupnya, sebagaimana dialami para awak kapal selam," kata Hadi.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, insiden tenggelamnya KRI Nanggala harus menjadi bahan introspeksi terkait sistem perahanan yang andal.

"Insiden KRI Nanggala 402 ini dapat menjadi intropeksi bagi kita semua, untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang handal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas," kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR.

Ia mengatakan, isu tersebut merupakan salah satu permasalahan yang mesti menjadi perhatian oleh alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Baca juga: KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Masih layak

Dalam paparannya di hadapan Komisi I DPR, Yudo menyatakan, KRI Nanggala masih layak pakai sebelum karam saat hendak mengikuti latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali.

Yudo menuturkan, kapal buatan Jerman itu juga telah mengikuti latihan Gladi Tugas Tempur Pangkalan (Glagaspur) tingkat 1 dan 2 pada Juli-Agustus 2020 lalu yang menjadi syarat bagi kapal untuk melanjutkan latihan di tingkat berikutnya.

"Sehingga dri sisi kesiapan latihan, KRI Nanggala masih layak untuk melaksanakan latihan karena sudah diuji, sudah ditugas tempur tingkat 1 maupun tingkat 2," kata Yudo.

Yudo mengungkapkan, KRI Nanggala pun telah terbiasa melaksanakan latihan perang dengan menembakkan torpedo SUT.

Ia menjelaskan, sejak pertama kali beroperasi, KRI Nanggala sudah melaksanakan 17 kali latihan penembakan torpedo SUT, baik dengan kepala latihan maupun kepala perang.

"Dan dua kali melaksanakan penembakan kepala perang mengenai sasaran dan sasaran tenggelam," ujar Yudo.

Baca juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Yudo menambahkan, setelah menjalani perawatan overhaul di Korea Selatan pada 2012, KRI nanggala selalu mengikuti proses pemeliharaan tingkat menengah setiap tahunnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com