Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Kompas.com - 06/05/2021, 16:56 WIB
Salah satu jurnalis di Malang saat aksi bungkam memprotes aksi represi aparat terhadap jurnalis di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKSalah satu jurnalis di Malang saat aksi bungkam memprotes aksi represi aparat terhadap jurnalis di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (27/9/2019).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penelitian Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebut masyarakat semakin takut untuk berpendapat di muka publik.

Hasil survei LP3ES menunjukkan 52,1 persen responden setuju saat ini ancaman kebebasan sipil meningkat, sehingga masyarakat makin ketakutan dalam berpendapat, berekspresi dan berkumpul serta berserikat.

“Kondisi ini juga diperkuat dengan kinerja sektor pemerintahan, di mana kebebasan berorganisasi atau berpendapat mendapat penilaian publik hanya sebesar 59,2 persen," kata Peneliti LP3ES, Erwan Halil, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Di sisi lain, Erwan menuturkan, mayoritas masyarakat saat ini masih tetap intens mengikuti perkembangan informasi terkait sosial politik melalui media massa dan media sosial.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 masyarakat tidak apatis terhadap isu-isu aktual.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, Erwan mengungkapkan, masyarakat memberi perhatian pada sejumlah isu, antara lain konflik Partai Demokrat, korupsi bansos, bom bunuh diri Makassar, hingga kandidat calon presiden 2024.

“Melalui media, masyarakat kita memberikan perhatian pada isu-isu yang dianggap penting,” kata Erwan.

Baca juga: Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES diikuti oleh 1.200 responden usia dewasa yang tersebar di 34 kota besar di Indonesia.

Pelaksanaan survei dilakukan pada 8 sampai 15 April 2021 dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menanggapi hasil survei, Peneliti LIPI Firman Noor menyampaikan, perhatian masyarakat terhadap isu seperti konflik partai merupakan indikasi pentingnya memperkuat kelembagaan politik.

Baca juga: LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Firman mengatakan, kelembagaan politik yang baik seharusnya lebih fokus membangun sistem internal dibandingkan dengan figur politik hingga kaderisasi yang berlangsung terus-menerus.

“Perhatian yang besar dari masyarakat pada isu sosial dan politik sangat baik dalam membangun rasionalitas demokrasi” ujar Firman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X