Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Kompas.com - 06/05/2021, 13:06 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengusulkan agar komisi yang menaunginya dibubarkan lantaran hanya bermitra dengan satu kementerian yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Alam (ESDM).

Dyah meminta pimpinan DPR mempertimbangkan penambahan mitra bagi Komisi VII yang bergerak di sektor energi, lingkungan, atau riset dan teknologi.

"Kalau tidak demikian, pimpinan, saya rasa mungkin lebih baik Komisi VII dibubarkan saja, lebih baik kita digabungkan ke komisi lainnya, jadi saya mohon sekali pertimbangannya," kata Dyah dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5/2021).

Dyah mengatakan, saat ini komisinya hanya bermitra dengan Kementerian ESDM setelah mitra lainnya, Kementerian Riset dan Teknologi, dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra Komisi X.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Kemendikbud-Ristek serta Kementerian Investasi Resmi Masuk Susunan Kementerian Negara

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dahulu bermitra dengan Komisi VII dan Komisi IV kini hanya bermitra dengan Komisi IV.

Menurut Dyah, kerja pengawasan dan legislasi Komisi VII menjadi terhambat karena hanya bermitra dengan satu kementerian.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mencontohkan, Komisi VII tengah menyusun RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan energi tapi juga lingkungan serta riset dan teknologi.

"Intinya pimpinan, menurut hemat saya, akan kurang efektif jika Komisi VII ini hanya bermitra dengan satu kementerian," kata politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Anggota Komisi VII: Tak Ada Dasar Hukum

Terlebih, kata dia, saat ini ada lebih dari 30 kementerian sedangkan jumlah komisi di DPR sebanyak 11 komisi.

"Logikanya, satu komisi bermitra dengan (beberapa) kementerian ketika kita berbaginya dengan rata-rata," kata dia.

Oleh sebab itu, Dyah meminta pimpinan DPR untuk menambah mitra bagi Komisi VII atau menghapus dan melebur Komisi VII ke komisi lain.

"Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin," ujar Dyah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X