Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Kompas.com - 06/05/2021, 13:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa mobilitas masyarakat pada hari pertama larangan mudik, 6 Mei 2021, cenderung menurun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

Ia mengatakan, masyarakat banyak yang memaksakan diri pulang ke kampung halaman sebelum larangan mudik berlaku 6-17 Mei.

"Masuk ke periode 6 sampai dengan tanggal 17 ini (mobilitas masyarakat) terlihat menurun pantauan kami melihat dari orang-orang yang memaksakan mudik sebenarnya. Jadi mereka sudah memaksakan mudik sebelum tanggal 6," kata Wiku dalam diskusi daring, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Wiku mengatakan, sebelum larangan mudik berlaku pun pemerintah sebenarnya telah menerapkan kebijakan pengetatan perjalanan, terhitung sejak 22 April hingga 5 Mei 2021.

Selama masa pengetatan, pelaku perjalanan wajib memiliki hasil negatif tes Covid-19 baik RT-PCR, rapid test antigen, maupun GeNose C19 yang berlaku 1×24 jam.

"Tapi rupanya dengan pengetatan itu kita lihat secara nasional, beberapa tempat tertentu ternyata terjadi juga orang-orang yang sesuai dengan persyaratan dan prinsipnya mudik," ujar Wiku.

Wiku menyebut, adanya mobilitas penduduk tersebut bakal menjadi beban bagi pemerintah daerah. Apalagi, tidak semua wilayah memiliki kesiapan yang sama dalam mengantisipasi lonjakan masyarakat.

Baca juga: Tol Cikampek Padat Imbas Penyekatan Larangan Mudik, Ini Penjelasan Polisi

Ia mengatakan, sejatinya kebijakan larangan mudik diambil pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai data dan masukan.

Berdasar pengalaman penanganan pandemi selama satu tahun ke belakang, masa libur panjang selalu meningkatkan mobilitas masyarakat. Sementara, peningkatan mobilitas berdampak pada lonjakan kasus virus corona.

Dalam momen Lebaran, lanjut Wiku, silaturahmi secara fisik umumnya tak bisa dihindarkan, baik itu berupa salaman atau pelukan.

Padahal, kontak dekat sangat rawan menularkan virus dari satu individu ke individu lainnya.

"Maka dari itu sebenarnya yang paling utama dilarang apa sih? Silaturahmi secara fisik, karena silaturahmi secara fisik itu memberikan kesempatan virus untuk menyebar," kata Wiku.

Baca juga: Nekat Mudik dari Jakarta, Uju Diminta Putar Balik karena Surat Bebas Covid-19 Kadaluarsa, Ini Ceritanya

Oleh karenanya, Wiku kembali mengajak masyarakat untuk tidak mudik di Lebaran tahun ini.

Ia menyebut, silaturahmi pada keluarga dan sanak saudara dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi.

"Sampaikan ke teman, kerabat, jangan mudik, jangan melakukan silaturahmi fisik. Mari kita sama-sama melawan, semuanya harus bersama-sama memerangi Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaji Pekerja Dipotong untuk Tapera, DPR Akan Panggil Pemerintah

Gaji Pekerja Dipotong untuk Tapera, DPR Akan Panggil Pemerintah

Nasional
Kemenag Sebut Hampir 40 Persen Penerbangan Haji Garuda Terlambat

Kemenag Sebut Hampir 40 Persen Penerbangan Haji Garuda Terlambat

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com