Kompas.com - 06/05/2021, 13:00 WIB
Petugas kepolisian memeriksa dokumen pengendara yang melintas dari arah Jakarta menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak di pintu Gerbang Tol Merak, Banten, Kamis (6/5/2021) dini hari. Pemeriksaan tersebut terkait larangan mudik lebaran 2021 yang dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei sebagai upaya mengantisipasi risiko peningkatan kasus penularan COVID-19 jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPetugas kepolisian memeriksa dokumen pengendara yang melintas dari arah Jakarta menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak di pintu Gerbang Tol Merak, Banten, Kamis (6/5/2021) dini hari. Pemeriksaan tersebut terkait larangan mudik lebaran 2021 yang dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei sebagai upaya mengantisipasi risiko peningkatan kasus penularan COVID-19 jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa mobilitas masyarakat pada hari pertama larangan mudik, 6 Mei 2021, cenderung menurun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

Ia mengatakan, masyarakat banyak yang memaksakan diri pulang ke kampung halaman sebelum larangan mudik berlaku 6-17 Mei.

"Masuk ke periode 6 sampai dengan tanggal 17 ini (mobilitas masyarakat) terlihat menurun pantauan kami melihat dari orang-orang yang memaksakan mudik sebenarnya. Jadi mereka sudah memaksakan mudik sebelum tanggal 6," kata Wiku dalam diskusi daring, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Wiku mengatakan, sebelum larangan mudik berlaku pun pemerintah sebenarnya telah menerapkan kebijakan pengetatan perjalanan, terhitung sejak 22 April hingga 5 Mei 2021.

Selama masa pengetatan, pelaku perjalanan wajib memiliki hasil negatif tes Covid-19 baik RT-PCR, rapid test antigen, maupun GeNose C19 yang berlaku 1×24 jam.

"Tapi rupanya dengan pengetatan itu kita lihat secara nasional, beberapa tempat tertentu ternyata terjadi juga orang-orang yang sesuai dengan persyaratan dan prinsipnya mudik," ujar Wiku.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku menyebut, adanya mobilitas penduduk tersebut bakal menjadi beban bagi pemerintah daerah. Apalagi, tidak semua wilayah memiliki kesiapan yang sama dalam mengantisipasi lonjakan masyarakat.

Baca juga: Tol Cikampek Padat Imbas Penyekatan Larangan Mudik, Ini Penjelasan Polisi

Ia mengatakan, sejatinya kebijakan larangan mudik diambil pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai data dan masukan.

Berdasar pengalaman penanganan pandemi selama satu tahun ke belakang, masa libur panjang selalu meningkatkan mobilitas masyarakat. Sementara, peningkatan mobilitas berdampak pada lonjakan kasus virus corona.

Dalam momen Lebaran, lanjut Wiku, silaturahmi secara fisik umumnya tak bisa dihindarkan, baik itu berupa salaman atau pelukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Nasional
Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Nasional
Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Nasional
DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

Nasional
Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Nasional
Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X