Kompas.com - 06/05/2021, 10:37 WIB
Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberhentikan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Arsul mengatakan, hasil TWK tidak patut menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai-pegawai KPK.

"Saya meminta agar 75 orang tersebut tidak diberhentikan, namun diberi kesempatan agar (hasil) WK (wawasan kebangsaan) menjadi MS (memenuhi syarat) dan terus bisa mengabdi di KPK, kecuali mereka yang mengundurkan diri karena tidak mau berstatus ASN," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Arsul berpendapat, TWK semestinya hanya dijadikan dasar untuk membina para pegawai KPK tanpa mengurangi independensi mereka sebagai penegak hukum.

Oleh karena itu, menurut Arsul, mereka yang dinyatakan TMS sebaiknya diikutsertakan dalam sebuah progam untuk meningkatkan wawasan kebangsaannya di bawah lembaga yang kredibel, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Politikus PPP itu melanjutkan, revisi UU KPK yang mensyaratkan alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak diniatkan untuk 'menyingkirkan' pegawa-pegawai KPK tertentu.

"Saya kembali ingin mengingatkan komitmen DPR dan Pemerintah ketika revisi UU KPK dilakukan. Yakni bahwa revisi UU KPK bukan untuk mengurangi atau bahkan menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK," kata dia.

Ia menjelaskan, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN itu semata-mata untuk memastikan agar semua aparatur yang bekerja di institusi negara jelas berstatus aparatur negara.

Baca juga: Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

"Karena KPK adalah lembaga yang menggunakan anggatan dari APBN. Sehingga orang-orang yang berada di dalamnya juga harus jelas statusnya sebagai aparatur negara yakni yang masuk dalam kamar ASN," ujar Arsul.

Ia pun berharap, KPK dan instansi pemerintahan terkait dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Nasional
Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Nasional
Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Nasional
Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Nasional
Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

Nasional
Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Nasional
Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

Nasional
Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

Nasional
Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Nasional
Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Nasional
Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.