Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Kompas.com - 05/05/2021, 22:23 WIB
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak usai menunaikan shalat jumat di Masjid Agung Jami Kota Malang, Jumat (22/1/2021). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKWakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak usai menunaikan shalat jumat di Masjid Agung Jami Kota Malang, Jumat (22/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kepulangan pekerja migran.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memperkirakan jumlah pekerja migran yang akan tiba melalui Bandara Internasional Juanda mencapai 14.000 orang.

"Diperkirakan kepulangan pekerja migran Indonesia ini bisa mencapai 14.000 orang. Oleh karenanya kami saat ini sedang berkonsentrasi mengantisipasi dampak kepulangan dalam jumlah besar itu," ujar Emil, dalam talkshow yang ditayangkan akun YouTube BNPB, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Migrant Care: 20 Persen Pekerja Migran Indonesia Tak Digaji Sejak Pandemi

Menurut Emil, kepulangan pekerja migran terus meningkat sejak Januari 2021. Jumlah tersebut tercatat dari data kedatangan pekerja migran secara harian di Bandara Juanda.

Kondisi ini, menurut Emil, bertepatan dengan habisnya masa kontrak pekerja migran.

"Bandara Juanda sebagai salah satu titik masuk pekerja migran Indonesia. Biasanya rata-rata per hari di Januari ada 100 (orang), Februari 200 (orang). Sejak April hingga 4 Mei saja sudah hampir 900 (orang)," kata Emil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: BP2MI: 49.682 Pekerja Migran Harus Pulang ke Indonesia pada April dan Mei

Ia menuturkan, pemprov telah mengoordinasikan proses karantina bagi pekerja migran untuk mencegah penularan Covid-19.

"Walau dari negara asal sudah membawa surat bebas Covid-19, begitu landing ternyata kita temukan 33 orang yang positif Covid-19," ungkap Emil.

"Makanya jika positif, kita bawa ke RS Lapangan di Indrapura. Tetapi jika negatif Covid-19 tetap dikarantina di Asrama Haji Sukolilo selama beberapa hari," tambah Emil.

Baca juga: Presiden Minta Pangdam dan Kapolda Awasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan data kontrak yang berakhir pada April-Mei 2021, Jawa Timur menjadi salah satu dari sejumlah daerah yang paling banyak akan menerima kepulangan pekerja migran.

Adapun beberapa daerah lain yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Wiku juga mengingatkan, pengawasan pekerja migran yang tiba dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021.

Baca juga: 103 Pekerja Migran dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Semua pekerja migran yang kembali harus menunjukkan surat negatif hasil tes swab PCR, melalukan tes swab PCR saat kedatangan, menjalani karantina, dan selanjutnya melakukan tes swab PCR pasca-karantina.

"Oleh karena itu, saya meminta kepada pekerja migran yang tiba dari luar negeri untuk mengikuti ketentuan ini," tambah Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X