BP2MI: 49.682 Pekerja Migran Harus Pulang ke Indonesia pada April dan Mei

Kompas.com - 05/05/2021, 17:33 WIB
Para pekerja migran mendapatkan arahan dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat. IstimewaPara pekerja migran mendapatkan arahan dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan, setidaknya ada 49.682 pekerja migran Indonesia (PMI) yang harus pulang ke Tanah Air dalam bulan April hingga Mei 2021.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, PMI tersebut harus kembali karena masa kontrak kerja mereka sudah selesai.

“Jadi ini pulang karena habis masa kontak kerjanya di bulan April Mei 2021, 49.682 (orang),” kata Benny dalam diskusi virtual “Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran Indonesia”, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Presiden Minta Pangdam dan Kapolda Awasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Benny juga mengatakan, PMI yang pulang tersebut paling banyak berasal dari Malaysia dengan jumlah 15.206 orang.

Negara terbanyak kedua yang memulangkan PMI adalah Taiwan dengan 13.649 orang, lalu Hong Kong 12.577 orang, Singapura 2.697 orang, Korea Selatan 2.277 orang, dan Arab Saudi 1.262 orang.

“Malaysia urutan pertama, 15.206, kemudian kedua Taiwan 13.649, ketiga Hong Kong 12.577, dan seterusnya,” ujar dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rangka memulangkan PMI tersebut, Benny menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

“Karena di satu sisi pemda telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik tetapi kepulangan PMI ini mau tidak mau tidak bisa dihalangi karena habis masa kontrak. Nah bagaimana penanganan meraka ketika tiba di Tanah Air. Nah inilah yang sedang kita siapkan secara schematic ya, problematic di lapangan,” ujar Benny.

Baca juga: 103 Pekerja Migran dari Malaysia Pulang ke Indonesia

BP2MI telah mengantisipasi gelombang pemulangan PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telah memasuki masa habis kontrak atau telah mendapatkan cuti libur.

BP2MI telah menyiapkan petugas di setiap titik, baik melalui jalur udara, laut maupun darat di perbatasan untuk melayani PMI.

"Pelayanan dan pelindungan kepada PMI harus dilakukan dimanapun mereka berada. Negara melalui BP2MI harus hadir di setiap saat PMI membutuhkan bantuan dan pelindungan, khususnya pada masa yang cukup memprihatinkan saat ini, yaitu adanya wabah Covid-19," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Kamis (23/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X