Kompas.com - 05/05/2021, 17:32 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja DPR selama masa sidang IV Tahun 2020-2021 terkait keterlambatan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Peneliti Formappi bidang anggaran Taryono mengatakan, seharusnya penetapan daftar Prolegnas Prioritas 2021 dilakukan pada akhir 2020.

Sedangkan, penetapan Prolegnas Prioritas dilakukan pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/3/2021).

"Daftar RUU prioritas mestinya harus sudah ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannya. Jika Prolegnas Prioritas 2021 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan fungsi legislasi sepanjang 2021, maka penetapan Prolegnas Prioritas mestinya harus sudah dilakukan di akhir 2020," kata Taryono, konferensi pers evaluasi kinerja DPR, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin, Formappi: Tunjukkan Keseriusan DPR

Menurut Taryono, penetapan yang dilakukan pada masa sidang IV itu akan berakibat pada minimnya hasil legislasi.

Waktu pembahasan rancangan undang-undang kian pendek akibat molornya pengesahan prolegnas prioritas 2021.

Selain itu, Taryono juga menyoroti sejumlah RUU kontroversial yang masih tercantum dalam daftar RUU Prioritas.

Menurutnya, keputusan tetap mempertahankan RUU kontroversial hanya akan memberatkan DPR dalam menghasilkan lebih banyak RUU prioritas.

"RUU Kontroversial yang dimaksud seperti RUU Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, RUU Pemindahan Ibukota merupakan beberapa RUU yang potensi menimbulkan kontroversi," ucap Taryono.

Baca juga: Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Kemudian, Taryono juga mengkritik soal pengesahan satu RUU Kumulatif Terbuka pada masa sidang IV yang dianggap bukan prestasi luar biasa.

RUU Kumulatif Terbuka yang disahkan DPR diketahui yaitu RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara-negara EFTA.

Taryono mengatakan, RUU tersebut bukan bagian dari politik legislasi yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi DPR periode 2019-2024.

"RUU Kumulatif Terbuka merupakan hasil ratifikasi perjanjian RI dengan negara tertentu. Karenanya, pengesahan satu RUU Kumulatif Terbuka di Masa Sidang IV sesungguhnya menjadi pelipur lara di tengah mandulnya DPR menghasilkan RUU Prolegnas Prioritas," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Nasional
Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Nasional
Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Nasional
Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Nasional
Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

Nasional
Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Nasional
Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

Nasional
Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

Nasional
Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Nasional
Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Nasional
Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.