Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja DPR Dinilai Tak Alami Kemajuan dari Masa Sidang Sebelumnya

Kompas.com - 05/05/2021, 17:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang IV tahun sidang 2020-2021 belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Formappi menilai, DPR masih memiliki persoalan mendasar untuk menggenjot kinerja yaitu terkait buruknya perencanaan.

"Tak ada rencana yang jelas dan pasti bagi DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka ketika basis perencanaan yang berbeda antara agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan rencana yang disampaikan oleh Ketua DPR setiap kali berpidato pada rapat paripurna pembukaan masa sidang," kata peneliti Formappi bidang anggaran, Taryono yang membacakan keterangan rilis secara virtual, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Ketua DPR Berharap Musrenbang Nasional Tak Sekadar Formalitas

Padahal, Formappi menilai seharusnya DPR memiliki janji atau komitmen terhadap rencana atau target kerja DPR pada setiap pembukaan masa sidang.

Dengan demikian, mestinya rencana kerja masing-masing fungsi DPR tak dianggap sekadar formalitas.

Salah satu yang menjadi poin evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR adalah terkait dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

"Kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama masa sidang IV belum mengalami kemajuan signifikan dibandingkan dengan masa sidang sebelumnya," ujarnya.

Taryono melanjutkan, Formappi menilai hasil kerja DPR terkait fungsi legislasi nyaris tak berubah seperti masa sidang sebelumnya.

Formappi melihat, perubahan yang ditunjukkan DPR hanya ditunjukkan melalui pengesahan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Prolegnas 2021 dan 1 RUU Kumulatif Terbuka yakni RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara-negara EFTA yang dibahas komisi IV.

Formappi menilai, penetapan prolegnas prioritas 2021 tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena momentumnya sudah terlambat.

Baca juga: Ketua DPR Minta Petugas Tetap Humanis Hadapi Warga yang Nekat Mudik Lebaran

"Sebagai sebuah perencanaan, daftar RUU Prioritas mestinya harus sudah ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannya," nilai Formappi.

Ia menjelaskan, jika prolegnas prioritas 2021 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan fungsi legislasi sepanjang 2021, maka penetapan prolegnas prioritas mestinya dilakukan di akhir tahun 2020.

"Penetapan di masa sidang IV hanya akan berakibat pada minimnya hasil legislasi karena waktu pembahasan yang kian tipis sebagai efek keterlambatan penetapan prolegnas prioritas," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto Atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto Atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadir Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja Seperti Biasa

Prabowo Tak Hadir Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja Seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Nasional
Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Nasional
Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Nasional
Jelang Putusan MK, Presiden Jokowi Serahkan ke MK, Ma'ruf Minta Masyarakat Hormati

Jelang Putusan MK, Presiden Jokowi Serahkan ke MK, Ma'ruf Minta Masyarakat Hormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com