Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Dilanjut Selasa Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi Meringankan

Kompas.com - 05/05/2021, 15:21 WIB
Sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (6/4/2021). DOKUMENTASI TIM KUASA HUKUM RIZIEQ SHIHABSidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (6/4/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melanjutkan sidang kasus tes swab dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Selasa (11/5/2021) pekan depan.

Sidang selanjutnya akan beragendakan pemeriksaan saksi meringankan atau a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa dan kuasa hukum.

"Sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 11 Mei ya untuk memberi kesempatan pada terdakwa dan penasihat hukum mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge, sidang hari ini selesai dan ditutup," kata hakim ketua Khadwanto, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Saksi Ahli Sebut MER-C Tidak Berhak Lakukan Swab Test terhadap Rizieq Shihab

Adapun sidang hari ini beragendakan pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.

Ahli yang dihadirkan adalah ahli sosiologi hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, serta ahli linguistik forensik Universitas Pendidikan Indonesia Andika Dutha Bachari.

Selain Rizieq, ada dua terdakwa lain yang menjalani sidang hari ini yakni menantu Rizieq, Hanif Alatas; serta Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Bogor Andi Tatat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Rizieq didakwa menyiarkan berita bohong terkait tes swab yang dijalani di RS Ummi serta menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Baca juga: Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab dkk, Alasannya demi Kemanusiaan dan Idul Fitri

Dalam dakwaan pertama, Rizieq didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) subsider Pasal 14 ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua, ia dinilai melanggar Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terakhir, ia didakwa melanggar Pasal 216 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Varian Virus Corona Apa Pun Dapat Dicegah dengan Protokol Kesehatan

Menkes: Varian Virus Corona Apa Pun Dapat Dicegah dengan Protokol Kesehatan

Nasional
KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT

KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT

Nasional
Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Nasional
Virus Corona Bisa Bertahan Puluhan Tahun, Ini 4 Strategi Tangani Pandemi Menurut Menkes

Virus Corona Bisa Bertahan Puluhan Tahun, Ini 4 Strategi Tangani Pandemi Menurut Menkes

Nasional
Dokumen Hasil TWK Tak Dimiliki BKN, Disebut Dirahasiakan TNI AD dan BNPT

Dokumen Hasil TWK Tak Dimiliki BKN, Disebut Dirahasiakan TNI AD dan BNPT

Nasional
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Bahrain, Total 5.057 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Bahrain, Total 5.057 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Nasional
Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Nasional
Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Nasional
Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Nasional
Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Nasional
Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Nasional
Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Nasional
Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X