Kompas.com - 05/05/2021, 14:21 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.comOmbudsman Republik Indonesia meminta para wakilnya di daerah untuk mendirikan posko pengaduan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menuturkan, upaya itu perlu dilakukan untuk menjamin agar para pekerja mendapatkan haknya menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Penyebabnya, menurut Robert, ada tiga kemungkinan yang diakibatkan oleh Surat Edaran (SE) Nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait THR Keagamaan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: Polemik THR PNS yang Dipotong...

"Ombudsman melihat dari SE ini ada tiga kemungkinan, pertama, ada perusahaan yang patuh membayar THR paling lambat h-7 sebelum hari raya. Kedua, Kelompok perusahaan yang akan membayar THR dari h-7 sampai h-1 sebelum hari raya. Ketiga, ada perusahaan-perusahaan yang bahkan setelah lebaran pun belum tentu bisa membayarkan THR," ujar Robert dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5/2021).

Robert melanjutkan, kemungkinan ketiga tersebut yang mesti mendapatkan pengawasan intensif dari Ombudsman dan Dinas Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi.

Pengawasan perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan keputusan secara sepihak.

Sebab, menurut Robert, dalam SE Kemnaker itu disebutkan bahwa harus ada dialog antara perusahaan dan buruh atau pekerja terkait dengan pemberian THR.

"Dialog ini harus terbuka, egaliter, dan tidak ada proses tekan menekan," ucap Robert.

"Saya mendorong dalam situasi tertentu Dinas Tenaga Kerja di provinsi yang menjalankan fungsi pengawasan harus mengetahui dan memantau proses dialog yang berlangsung, sehingga tidak ada upaya-upaya yang tidak diinginkan di belakang itu," ujar dia.

Baca juga: Menaker Ida Sebut 18 Perusahaan di Jateng Diadukan Karyawan soal THR

Robert menilai idealnya perusahaan harus bisa membayar THR tepat waktu tanpa cicilan.

Namun dengan kondisi perekonimian saat pandemi ini, tidak semua perusahaan memiliki tingkat ekonomi yang optimal.

Dengan demikian, mekanisme kerja di Kemnaker saat ini, tutur Robert, adalah membuka ruang pengaduan dan mencari informasi yang masuk. Kemudian setelah tanggal 6 Mei proses pengawasan akan berlangsung.

Meski demikian Robert melihat bahwa proses pengawasan di daerah tidak mudah dilakukan. Ia kemudian meminta wakil Ombdusman di wilayah-wilayah untuk membuka posko pengaduan untuk turut melakukan pengawasan.

"Kita berharap pada para kepala perwakilan dan teman-teman perwakilan Ombudsman di 34 provinsi membuka posko pengaduan dan melakukan observasi intensif, baik pada perusahaan dan juga pada dinas-dinas ketenagakerjaan," ujarnya.

Baca juga: Terbitkan SE, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tak Minta THR

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X