Profil Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi yang Dissenting Opinion atas Uji Formil UU KPK

Jejak karier

Karier tertinggi yang dijalani Wahiduddin sebelum menjadi hakim konstitusi yakni menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ia juga sempat aktif sebagai Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun.

Selain itu, pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Baca juga: Hakim MK Wahiduddin Adams Sebut DIM dalam Proses UU KPK Tak Sesuai Common Sense

Dia juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sejumlah organisasi lainnya.

Wahid mengaku memiliki tujuan ingin menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta saat pensiun dari jabatannya di Kemenkumham

Namun, karena DPR membuka seleksi hakim MK dan ia pun memberanikan diri untuk ikut mendaftar sebagai calon hakim.

Saat menjalani seleksi, Wahiduddin mengaku sempat ditanyai mengenai independensinya jika terpilih sebagai hakim konstitusi.

Baca juga: Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, 1 Dikabulkan Sebagian

Ia pun menjawab syarat independensi hakim sudah ditentukan oleh konstitusi, termasuk suasana kerja dan aturan kerjanya.

Wahid juga berkomitmen untuk mengikuti aturan sebagai hakim konstitusi yang tentunya lebih banyak batasan yang mesti ia perhatikan.

"Kalau birokrasi karena relasi hubungan kerja itu banyak dan terbuka, sementara di sini fokus dan yudikatif. Ya, saya harus membatasi diri," kata Wahid

"Kalau di perundang-undangan ada kegiatan harmonisasi yang seluruh kementerian dan lembaga tiap hari berhubungan, berinteraksi yang setiap saat dan sangat cair sekali, sementara di sini fokus pada yudikatifnya dan komunikasi dengan eksternal sudah dibatasi oleh konstitusi dan Undang-Undang MK sendiri," ujar dia.

Baca juga: Putusan Uji Materi UU KPK: Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Tak Perlu Izin Dewan Pengawas

Kendati demikian, Wahid menegaskan pekerjaannya sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di Kemenkumham dengan hakim konstitusi memiliki persamaan tolok ukur yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, saat pembentukan UU ia berusaha agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Kalau di sini ya menguji undang-undang yang telah dibuat pemerintah dan DPR terhadap UUD 1945," ucap Wahiduddin Adams.