Marak Kerumunan di Pusat Perbelanjaan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Tindak Tegas

Kompas.com - 05/05/2021, 10:41 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta Satgas di daerah untuk mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di berbagai fasilitas umum.

Jika ditemukan pelanggaran, Satgas diminta mengambil tindakan tegas.

"Saya mohon kepada Satgas daerah dengan poskonya di tingkat kelurahan untuk aktif mencegah, mengawasi, dan menindak tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan di fasilitas umum di wilayah kerja masing-masing," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Cegah Covid-19, Masyarakat Diimbau Belanja Daring Jelang Lebaran

Wiku pun sangat menyayangkan terjadinya kerumunan masyarakat di berbagai fasilitas umum, seperti pusat-pusat perbelanjaan, beberapa waktu belakangan.

Ia menyebut, kerumunan merupakan bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kerumunan juga meningkatkan kasus virus corona dan menjadi klaster baru Covid-19.

"Namun demikian, untuk melihat dampak yang ditimbulkan maka baru dapat dilihat setidaknya 2 sampai 3 minggu pasca-peristiwa," kata Wiku.

Ia mengaku paham bahwa berbelanja menjadi tradisi turun-menurun yang biasa dilakukan masyarakat jelang hari raya Idul Fitri.

Tak dapat dipungkiri, hal ini juga berdampak baik pada pemulihan perekonomian nasional.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir di Tanah Air. Ancaman penularan virus corona masih nyata di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu hal terbaik yang kita lakukan adalah melakukan segala aktivitas dengan terkendali agar produktivitas sosial ekonomi masyarakat pun tetap menuai perkembangan yang baik," ujar dia.

Baca juga: Wagub DKI: Jangan Semua Belanja di Tanah Abang, Masih Ada Pasar Lain dan Bisa Belanja Online

Wiku mengimbau seluruh pemerintah daerah menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dengan mudah diawasi pergerakannya.

Hal ini demi mencegah terjadinya kerumunan maupun interaksi fisik yang bisa menjadi sumber penularan virus.

Sejalan dengan itu, ia menyarankan masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan berbelanja secara daring.

"Mohon kepada masyarakat juga untuk memilih opsi berbelanja yang lebih aman yaitu dengan memanfaatkan kemajuan iptek, yaitu berbelanja online untuk meminimalisir terpaparnya virus Covid-19," kata Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Nasional
IDI Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tiga Faktor Penyebabnya

IDI Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tiga Faktor Penyebabnya

Nasional
Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Nasional
UPDATE 11 Mei: Tangsel Catatkan 11.048 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 11 Mei: Tangsel Catatkan 11.048 Kasus Positif Covid-19

Nasional
PBNU: 1 Syawal 1442 Jatuh pada 13 Mei 2021

PBNU: 1 Syawal 1442 Jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
UPDATE 11 Mei: Ada 87.743 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 11 Mei: Ada 87.743 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
AHY Tak Hadiri Sidang Mediasi, Darmizal: Pelecehan terhadap Pengadilan Negeri

AHY Tak Hadiri Sidang Mediasi, Darmizal: Pelecehan terhadap Pengadilan Negeri

Nasional
Kemenag: Preferensi Hilal 1 Syawal 1442 Hijriah Belum Terlihat

Kemenag: Preferensi Hilal 1 Syawal 1442 Hijriah Belum Terlihat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X