Ditolaknya Gugatan Uji Formil UU KPK dan Kekhawatiran atas Hilangnya Kredibilitas Lembaga Antirasuah...

Kompas.com - 05/05/2021, 08:14 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK.

Mereka yang mengajukan permohonan uji formil adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman.

Adapun penolakan itu didasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon.

Antara lain, mengenai UU KPK yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) DPR. Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, RUU KPK sudah masuk dalam Prolegnas sejak lama. Namun, terkait lama atau tidaknya pembahasan tergantung pada UU itu sendiri.

Baca juga: Sidang UU KPK, MK Putuskan 3 Perkara Ditolak, 3 Lainnya Tak Dapat Diterima

"Terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang," kata Arief.

Mahkamah juga membantah pernyataan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi.

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pembuat UU, yakni DPR, sudah ada masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembahasan RUU.

Mahkamah, lanjut Saldi, juga melihat bahwa pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan RUU KPK, namun pimpinan KPK menolak hadir dalam pembahasan.

"Menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri pembahasan perihal revisi Undang-Undang KPK hal demikian berarti bukanlah pembentuk undang-undang, DPR dan presiden yang tidak mau melibatkan KPK, tetapi secara faktual KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK," ujar Saldi.

Sementara, terkait adanya berbagai macam penolakan dari kalangan masyarakat terkait pengesahan RUU KPK, Mahkamah menilai itu sebagai bagian kebebasan menyatakan pendapat karena kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang menolak tetapi juga yang mendukung.

Baca juga: Putusan Uji Materi UU KPK: Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Tak Perlu Izin Dewan Pengawas

Saldi melanjutkan, terkait dalil naskah akademik fiktif juga dinilai Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X