Kompas.com - 05/05/2021, 07:26 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZALWakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berpandangan, meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terjadi karena masyarakat menilai pemerintah telah bekerja keras menangani pandemi.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (3/5/2021) menunjukkan tren kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf meningkat.

"Adanya tren kenaikan kepercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf menandakan bahwa pertama, publik menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam memberantas pandemi Covid-19," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras memberantas pandemi dengan cara membuat program kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Faktor berikutnya yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah adalah kesadaran kolektif masyarakat bahwa persoalan pandemi menjadi penyakit global yang hingga kini masih mengancam.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, PKS: Jangan Lengah dengan Survei

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meski di Indonesia masih berjangkit Covid-19, publik memiliki kesadaran kolektif bahwa persoalan Covid-19 adalah penyakit global yang sampai hari ini masih menjadi mesin pembunuh yang mengancam jiwa manusia," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat sudah paham bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini dikeluarkan untuk mengatasi pandemi.

Masyarakat, lanjutnya, juga sadar bahwa berbagai kebijakan yang relatif ketat dilakukan demi menegakkan protokol kesehatan.

Ia menyoroti berbagai kebijakan di masa pandemi seperti larangan mudik Lebaran 2021, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak.

Menurut Yoga, kebijakan itu justru bukan dimaknai publik sebagai sikap membelenggu kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Nasional
Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Nasional
Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Nasional
Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Nasional
Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X