Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/05/2021, 04:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan elektabilitas PDI-P dengan perolehan 25,3 persen.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia terkait elektabilitas partai-partai politik di Indonesia.

Adapun pada Maret 2021, PDI-P mengantongi elektabilitas sebesar 20,9 persen. Sementara pada April 2021, elektabilitas PDI-P berada di angka 25,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 24 Persen Pilih Jokowi, 16,4 Persen Prabowo

"PDI-P biarpun 25,3 persen, ada kenaikan dari bulan Maret. Tetapi masih stagnan dibanding tahun lalu," ujar Burhanuddin dalam rilis survei bertajuk 'Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran', sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (4/5/2021).

Jika PDIP menduduki posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra. Partai yang digawangi oleh Prabowo Subianto itu memiliki elektabilitas sebesar 13,1 persen.

Hanya saja, elektabilitas Gerindra mengalami penurunan hampir 4 persen.

Sebab pada Maret 2021, Gerindra tercatat mengantongi elektabilitas sebesar 17 persen.

"Gerindra agak menurun karena kebetulan elektabilitas Pak Prabowo juga menurun sebagai capres," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Anies, dan Ganjar

Posisi ketiga diraih oleh Partai Golkar yang juga mengalami kenaikan elektabilitas. Jika pada Maret 2021 hanya mengantongi 7,6 persen, terkini Golkar memiliki elektabilitas sebanyak 9,2 persen.

"Kemudian ada Partai Demokrat yang naik cukup besar (elektabilitasnya), dari 5 persen menjadi 8 persen," ungkapnya.

Selanjutnya, ada PKB dan PKS yang sama-sama tercatat memiliki elektabilitas di angka 7,2 persen.

Burhanuddin mengatakan elektabilitas PKS cenderung stabil, sementara PKB mengalami kenaikan dari survei sebelumnya. Kemudian ada PPP yang mengalami kenaikan elektabilitas dari 0,4 persen menjadi 2,4 persen.

Disusul Nasdem dengan elektabilitas 2,3 persen (mengalami penurunan), dan PAN dengan elektabilitas 1,5 persen (mengalami kenaikan).

Selain itu, ada Perindo dengan elektabilitas 1,2 persen, PSI 0,4 persen, Hanura 0,3 persen, Garuda 0,2 persen, PBB 0,2 persen, Gelora 0,2 persen, PKPI 0,1 persen, Berkarya 0,1 persen, dan lainnya 0,1 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Sebut Bursa Capres Diisi Nama Lama, Bahkan Jokowi Tertinggi

"Namun responden yang belum punya pilihan partai politik cukup tinggi yaitu sebesar 21,1 persen," tandasnya.

Adapun Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 13-17 April 2021. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Tingkat kekeliruan atau margin of error tercatat kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

**

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Survei Indikator: Elektabilitas PDIP-Golkar-Demokrat Naik, Gerindra Menurun, PKS Stabil

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Nasional
Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Pulang, Bareskrim Turun Tangan

Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Pulang, Bareskrim Turun Tangan

Nasional
Imigrasi Luncurkan 'Molina', Situs Web Permohonan Visa Berbasis 'Online' untuk WNA

Imigrasi Luncurkan "Molina", Situs Web Permohonan Visa Berbasis "Online" untuk WNA

Nasional
Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Nasional
Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Nasional
Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf

Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf

Nasional
Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Nasional
Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Nasional
Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Nasional
Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.