Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan PKS dan Gerindra Singgung RUU Perlindungan Tokoh Agama

Kompas.com - 04/05/2021, 21:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan, pihaknya meminta dukungan Partai Gerindra untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Syaikhu mengatakan, hal itu merupakan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara jajaran pengurus PKS dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Kantor DPP Gerindra, Selasa (4/5/2021).

"Mudah-mudahan kami bisa kerja sama mewujudkan itu secara teknis di parlemen,” kata Syaikhu seusai pertemuan, dikutip dari Antara.

Baca juga: Silaturahmi ke DDII, PKS Minta Dukungan soal RUU Perlindungan Tokoh Agama

Syaikhu menuturkan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga memperkenalkan mengenalkan pengurus baru PKS, logo/lambang baru partai, serta hymne dan mars baru PKS.

"Tadi juga alhamdulillah (mars dan hymne) diperdengarkan (dalam pertemuan), dan alhamdulillah, tadi responsnya luar biasa dari Pak Prabowo,” kata Syaikhu.

Sementara itu, Prabowo menyatakan, pertemuan antara PKS dan Gerindra menjadi momen nostalgia karena kedua partai sempat bekerja sama dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Meskipun dua partai itu kini berbeda jalan, Gerindra di dalam pemerintahan dan PKS di luar pemerintahan, Prabowo memastikan Gerindra dan PKS akan tetap bersahabat.

Baca juga: Prabowo Terima Kunjungan PKS, Bahas Komitmen Menjaga NKRI

"Kami saling menghormati, saling menegur kadang-kadang sebagai kawan, boleh koreksi dan boleh saling mengingatkan," ujar Prabowo.

Pertemuan antara PKS dan Gerindra ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan PKS ke sejumlah partai politik.

Sebelum bertandang ke Gerindra, PKS telah bertemu dengan PPP, PKB, PDI-P, Partai Demokrat, Partai Golkar, serta Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com