Dissenting Opinion Hakim Wahiduddin: Sulit Tak Simpulkan DIM UU KPK Disiapkan Presiden Kurang dari 24 Jam

Kompas.com - 04/05/2021, 19:02 WIB
Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Aswanto (kanan) membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Majelis Hakim MK dalam putusannya menolak seluruh gugatan permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.


 *** Local Caption ***  ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAHakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Aswanto (kanan) membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Majelis Hakim MK dalam putusannya menolak seluruh gugatan permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengaku sulit percaya Presiden Joko Widodo menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kurang dari 24 jam dalam proses revisi Undang-Undang yang penting seperti KPK.

Demikian disampaikan Wahiduddin saat menyatakan perbedaan pendapatnya atau dissenting opinion di putusan uji formil UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh eks pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

"Sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 jam," kata Wahiduddin dalam sidang putusan yang siarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Dissenting Opinion Wahiduddin Adams: UU KPK Nyata Ubah Postur hingga Fungsi KPK Secara Fundamental

Wahiduddin menjelaskan, berdasarkan keterangan pembentuk UU yakni DPR, rapat kerja pertama revisi UU KPK dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019, sedangkan rapat panitia kerja pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2019.

Adapun karena UU KPK adalah inisiatif DPR maka penyusunan DIM harus dilakukan oleh pihak Presiden.

Wahiduddin juga mengaku tidak mendapatkan penjelasan yang bisa diterima akal sehat mengenai DIM yang disiapkan dalam waktu 24 jam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal jangka waktu yang dimiliki oleh presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60 hari," ujar dia.

Ia melanjutkan, akselerasi penyusunan DIM oleh presiden beserta timnya jelas menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat.

Minimnya masukan yang selama ini diberikan secara tulus dan berjenjang atau bottom up dan dari supporting system yang ada, serta sangat minimnya kajian dan analisis dampak terhadap pihak yang akan melaksanakan ketentuan undang-undang a quo incasu KPK.

"Secara keseluruhan, dengan ini tentunya menyebabkan sangat rendahnya bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan undang-undang a quo," ucap Wahiduddin.

Baca juga: Hakim MK Wahiduddin Adams Sebut DIM dalam Proses UU KPK Tak Sesuai Common Sense

Sebelumnya, MK memutuskan untuk menolak permohonan uji formil yang diajukan oleh Agus Rahardjo dan-kawan-kawan.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Nasional
Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Nasional
Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Nasional
UPDATE: Tambah 22.404 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.462.800

UPDATE: Tambah 22.404 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.462.800

Nasional
Kemendikbud Ristek: Vaksin Merah Putih Akan Diuji Praklinis kepada 8 Ekor Monyet

Kemendikbud Ristek: Vaksin Merah Putih Akan Diuji Praklinis kepada 8 Ekor Monyet

Nasional
Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Nasional
Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Nasional
AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

Nasional
Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Nasional
Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X