Uji Formil Ditolak, Saut Situmorang: Masa Depan KPK Bergantung pada Hati Nurani

Kompas.com - 04/05/2021, 18:38 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama Keluarga Almarhum Randi dan Yusuf memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meneruskan aspirasi yang diperjuangkan oleh Randi dan Yusuf dalam aksi unjuk rasa yang kemudian merenggut nyawa mereka. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAWakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama Keluarga Almarhum Randi dan Yusuf memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meneruskan aspirasi yang diperjuangkan oleh Randi dan Yusuf dalam aksi unjuk rasa yang kemudian merenggut nyawa mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Meski UU hasil revisi itu tidak dibatalkan, namun ia menilai kinerja KPK dapat terjaga bila orang-orang di dalamnya memiliki hati nurani.

"Kalau undang-undang jelek, kalau punya hati nurani, (KPK) masih jalan. MK sudah putuskan, itu harus kita hargai," kata Saut, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Hakim MK Wahiduddin Adams Sebut DIM dalam Proses UU KPK Tak Sesuai Common Sense

Saut, yang juga salah satu pemohon uji formil itu, masih meyakini 26 poin dalam UU KPK hasil revisi yang melemahkan lembaga antirasuah.

Ia mengatakan, dampak revisi UU KPK akan tetap terasa meski MK telah mencabut ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan mesti seizin Dewan Pengawas.

"Masih ada loophole yang masih memungkinkan penindakan korupsi masih lemah karena ada delay dari sisi manajemen, makanya kami meminta UU dikembalikan," ujar dia.

Oleh sebab itu, ia menekankan, masa depan KPK akan bergantung pada orang-orang yang masih memiliki hati nurani serta keberanian dalam memberantas korupsi.

"Kalau itu tidak ada (hati nurani), makin tidak bisa dibayangkan," kata Saut.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Diberitakan sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan uji formil terhadap UU KPK yang diajukan beberapa pemohon, antara lain mantan pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Pemohon meminta agar MK menyatakan UU KPK cacat formil dan prosedur sehingga tidak dapat diberlakukan atau batal demi hukum.

Proses pembahasan revisi UU KPK di DPR dinilai bermasalah, salah satunya karena KPK sebagai pemangku kepentingan dalam undang-undang tersebut tidak dilibatkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Nasional
IDI Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tiga Faktor Penyebabnya

IDI Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tiga Faktor Penyebabnya

Nasional
Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Nasional
UPDATE 11 Mei: Tangsel Catatkan 11.048 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 11 Mei: Tangsel Catatkan 11.048 Kasus Positif Covid-19

Nasional
PBNU: 1 Syawal 1442 Jatuh pada 13 Mei 2021

PBNU: 1 Syawal 1442 Jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
UPDATE 11 Mei: Ada 87.743 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 11 Mei: Ada 87.743 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
AHY Tak Hadiri Sidang Mediasi, Darmizal: Pelecehan terhadap Pengadilan Negeri

AHY Tak Hadiri Sidang Mediasi, Darmizal: Pelecehan terhadap Pengadilan Negeri

Nasional
Kemenag: Preferensi Hilal 1 Syawal 1442 Hijriah Belum Terlihat

Kemenag: Preferensi Hilal 1 Syawal 1442 Hijriah Belum Terlihat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X