Kompas.com - 04/05/2021, 17:56 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama Keluarga Almarhum Randi dan Yusuf memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meneruskan aspirasi yang diperjuangkan oleh Randi dan Yusuf dalam aksi unjuk rasa yang kemudian merenggut nyawa mereka. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAWakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama Keluarga Almarhum Randi dan Yusuf memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meneruskan aspirasi yang diperjuangkan oleh Randi dan Yusuf dalam aksi unjuk rasa yang kemudian merenggut nyawa mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmotang menyatakan pegawai independen di KPK tidak perlu diragukan lagi integritasnya.

Hal itu disampaikan Saut menanggapi tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN yang merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK.

Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK yang Memunculkan Polemik...

"Orang-orang berintegritas adalah orang yang pasti tidak diragukan creating value di KPK dan negeri ini," ujar Saut saat dikonfirmasi awak media, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com,  Selasa (4/5/2021).

Saut menyesalkan proses alih status pegawai menjadi ASN jika prosesnya justru membuat orang-orang yang tidak diragukan lagi kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi malahan tersingkir.

"Jangan cari justifikasi lain untuk melakukan saringan terhadap orang-orang yang memang sudah perform dan 'Tough Guy' dalam penegakan hukum antikorupsi, justru orang-orang tough guy yang diperlukan dalam membuat negeri cepat pulih dari sakit kronis," kata Saut.

Saut menganalogikan, jika tidak lulus tes Covid-19 terdapat hasil yang dapat diketahui secara ilmiah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, ia meminta agar ada alasan ilmiah jika nantinya ada pegawai di KPK yang tidak lulus tes menjadi ASN padahal selama ini dikenal berintegritas tinggi.

Baca juga: ICW Nilai Alih Status Jadi ASN dan Tes Wawasan Kebangsaan Dirancang untuk Lemahkan KPK

"Tidak lulus tes masuk ASN juga analoginya, sama harus ada tabulasi setiap orang, mengapa seseorang tidak lulus di lembaga yang dia sudah bekerja tahunan di KPK," ujar Saut.

Saut mengatakan, seharusnya tujuan tes seleksi menjadi ASN di KPK untuk bisa mampu membangun kinerja upaya pemberantasan korupsi lebih baik lagi, bukan justru mengeleminasi orang-orang yang berintegritas.

"Jadi tujuan seleksi adalah memilih aparat penegak hukum yang mampu membangun nilai-nilai kinerja, karena dedikasi, kompetensi dan integritas," kata Saut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.