Dissenting Opinion Wahiduddin Adams: UU KPK Nyata Ubah Postur hingga Fungsi KPK Secara Fundamental

Kompas.com - 04/05/2021, 16:33 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams KOMPAS.com/DANI PRABOWOHakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menilai terjadi perubahan fundamental dalam instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan uji formil UU KPK yang diajukan oleh eks pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

"Beberapa perubahan ketentuan mengenai KPK dalam UU a quo (UU KPK hasil revisi) secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental," kata Wahiduddin dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Ini Pertimbangan MK Tolak Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Wahiduddin menilai, perubahan itu tampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik.

Adapun momentum yang ia maksud yakni ketika hasil pemilihan presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 telah diketahui masyarakat luas.

Kemudian perubahan itu mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden untuk disahkan menjadi UU hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan beberapa minggu menjelang berakhirnya pemerintahan presiden Joko Widodo periode pertama," ujarnya.

Ia melanjutkan, suatu pembentukan UU yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik memang tidak secara langsung menyebabkan UU tersebut inkonstiusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Namun, waktu pembentukan UU KPK jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat.

Minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat secara tulus dan berjenjang (bottom up) dan dari para supporting system baik dari sisi presiden maupun DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Nasional
Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Nasional
Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Nasional
Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Nasional
Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Red Notice Telah Diterbitkan, Nama Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol

Red Notice Telah Diterbitkan, Nama Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol

Nasional
Duduk Perkara Kisah Akidi Tio, Disebut Akan Sumbangkan Rp 2 Triliun hingga Berujung pada Status Tersangka

Duduk Perkara Kisah Akidi Tio, Disebut Akan Sumbangkan Rp 2 Triliun hingga Berujung pada Status Tersangka

Nasional
Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Nasional
Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Nasional
Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Nasional
Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Nasional
Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Nasional
Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X