Nilai Pelemahan KPK Terstruktur dan Sistematis, BW: Inikah "Legacy" yang Ditinggalkan Presiden Jokowi?

Kompas.com - 04/05/2021, 16:31 WIB
Bambang Widjojanto 
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ABambang Widjojanto
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menyebut, upaya pelemahan KPK dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Pria yang akrab disapa BW ini menanggapi soal beberapa pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Bambang, ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya pelemahan KPK.

“Yang mengerikan kini batas kepantasan telah dilanggar. Jika informasi di media benar, ada indikasi sumber daya manusia (SDM) KPK mulai dihabisi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Kecewa Uji Formil UU KPK Ditolak MK, Azyumardi Azra: KPK Akan Kehilangan Kredibilitas

Padahal, menurut Bambang, para pegawai KPK tersebut bahkan mesti bertaruh nyawa dalam memberantasan korupsi. Namun, mereka justru disingkirkan semena-mena.  

“Padahal insan KPK yang telah teruji berkhidmat pada pertiwi karena telah menggadaikan mata dan bertaruh nyawa untuk memberantas korupsi sepenuh hati, tetapi justru malah disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal hasil tes ala litsus orde baru,” tutur Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, upaya-upaya pelemahan KPK sudah dimulai sejak revisi Undang-Undang KPK, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial karena isu integritas, hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Padahal saat ini, menurut Bambang, KPK sedang fokus menuntaskan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi bantuan sosial Covid-19, kasus suap ekspor benih benur, dan kasus suap terkait Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

“Di ujung Ramadhan yang seyogianya kita berharap berkah dan barokah tapi sebagian insan terbaik KPK justru dihadang kebijakan absurd padahal sedang menangani mega skandal korupsi,” kata dia.

Baca juga: Ini Pertimbangan MK Tolak Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Bambang juga menilai bahwa upaya pelemahan KPK ini ada di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ia mempertanyakan apakah hal-hal ini yang akan menjadi peninggalan pemerintahan Jokowi yang akan diingat sepanjang masa.

“Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah legacy terbaik yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin, tetapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu,” kata dia.

Sebanyak 1.349 pegawai KPK telah menjalani TWK sebagai syarat untuk peralihan status kepegawaian menjadi ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menyebutkan hasil tes itu masih tersegel dan tersimpan dengan aman di Gedung Merah Putih.

Plt Juru Bicara KPk Ali Fikri menuturkan hasil dari tes tersebut sudah didapatkan KPK pada 27 April 2021 lalu.

Ali menyebut, KPK akan segera mengumumkan pada publik hasil dari tes itu.

Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan mendapatkan informasi bahwa ia dan puluhan pegawai KPK lain tidak lolos TWK tersebut.

Baca juga: Novel Baswedan: Upaya Menyingkirkan Orang-orang Berintegritas di KPK Upaya Lama

Jika informasi tersebut benar, Novel menyebut bahwa upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK sudah berlangsung sejak lama.

“Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan,” kata Novel dikutip dari Antara.

“Bila info itu benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri,” kata dia. 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Nasional
Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.