Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Berharap Musrenbang Nasional Tak Sekadar Formalitas

Kompas.com - 04/05/2021, 15:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional mengarah pada pemulihan ekonomi dan bukan sekadar formalitas.

"Kami ingatkan untuk Musrenbang Nasional betul-betul berjalan secara substantif, tidak sekadar formalitas, secara bottom up mulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu desa sampai nasional," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa.

Puan mengatakan, Musrenbang adalah model perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk diterjemahkan ke berbagai program pembangunan.

Baca juga: Di Acara Musrenbang, Menteri Tjahjo Ingatkan Wagub Sumut soal RPJMD

Di tengah wabah, Puan berhatap Musrenbang mengarah pada program dan kegiatan pemulihan dari hantaman pandemi Covid-19.

Sebab, pandemi Covid-19 telah berdampak pada banyak hal dan perlu keterlibatan seluruh pihak untuk mengatasinya.

"Musrenbang diharap mengarah pada pemulihan pandemi Covid-19 dan dampak-dampak kesehatan, sosial, serta dampak ekonominya," kata Puan.

Politikus PDI-P itu juga mengingatkan, penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya harus dilakukan secara konsisten dengan kesadaran bersama dan regulasi yang tegas.

"Menangani Covid-19 dan dampaknya ini perlu peran aktif semua pihak, supaya pandemi terkendali dan tidak terjadi ledakan kasus seperti di India," kata dia.

Adapun hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri acara pembukaan Musrenbang Nasional 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 secara virtual.

Baca juga: Pemerintah Daerah di Kalimantan Gelar Musrenbang Tercepat, Ini Kata Mendagri

Dalam sambutan pada acara pembukaan Musrenbang Nasional 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah masih akan fokus pada pemulihan ekonomi di tahun 2022 mendatang.

"Rencana kerja pemerintah pada 2022 tahun depan ini masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com