Pengamat: Perangkat Komunikasi Azis Syamsuddin Jadi Bukti Penting

Kompas.com - 04/05/2021, 13:31 WIB
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memanggil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi antara penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, pemanggilan Azis harus segera dilakukan untuk mencari keterangan dan informasi tentang dugaan-dugaan keterlibatannya pada perkara ini:

"Sudah seharusnya KPK segera panggil Azis Syamsuddin sebagai saksi untuk memperoleh keterangan dan informasi mengenai dugaan-dugaan keterlibatannya yang menghubungkan Syahrial dengan Stepanus Robin Pattuju," kata Zaenur pada Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Ditanya soal Kapan Periksa Azis Syamsuddin, KPK: Semua yang Mengetahui Akan Kami Panggil

Zaenur menyebut, penyidik KPK harus mendalami dugaan komunikasi yang terjalin antar pihak dalam perkara ini.

Salah satu alat bukti yang penting, kata Zaenur, adalah perangkat komunikasi milik Azis.

"Alat bukti yan ya penting adalah perangkat komunikasi dari Azis Syamsuddin untuk menggali bagaimana komunikasi antar pihak terjadi dan peran Azis di situ," ucap dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perkara ini, menurut Zaenur, harus segera ditetapkan menjadi prioritas oleh KPK.
Ia tak ingin ada pihak-pihak yang terlibat tetapi lolos dari jeratan hukum.

"Jangan sampai pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini melenggang lolos dari jeratan hukum karena adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam melakukan penyidikkan," tutur dia.

Selain itu, Zaenur mengatakan bahwa perkara ini dapat menjadi pembuktian integritas KPK.

"Kasus ini sangat penting karena menjadi alat ukur bagi masyarakat untuk menilai integritas KPK. Kalau KPK mau menjaga kepercayaan masyarakat maka kasus ini harus diselesaikan secara tuntas termasuk dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin," papar dia.

Baca juga: Babak Baru Kasus Suap Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Dicegah ke Luar Negeri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X