Jokowi: Protokol Kesehatan untuk Industri Harus Ketat, Jangan Ditawar-tawar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kebangkitan industri harus terus didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Namun, dia mengingatkan agar operasional industri dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita harus juga mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja, domestic supply side harus ditingkatkan," ujar Jokowi ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 di Istana Negara, Selasa (4/5/2021).

"Tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketat. Jangan ditawar-tawar menganai hal ini," ucap dia.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Indonesia Mendatar, tetapi Tetap Waspada

Jokowi mengatakan, reformasi struktural secara besar-besaran dalam bidang industri sudah dimulai dengan penetapan UU Cipta kerja.

Oleh karena itu, semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

"Harus kita rencakan sejak sekarang bahwa nilai tambah sektor industri harus kita tingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk tahun 2022.

Menurut Presiden, tahun depan pemerintah masih akan fokus kepada pemulihan ekonomi.

"Rencana kerja pemerintah pada 2022 tahun depan ini masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," ujar Jokowi.

"Harus kita ingat fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19," kata dia.

Baca juga: Surat Telegram Kapolri, Wisatawan Ketahuan Positif Covid-19 Diberikan Sanksi

Selain itu, negara perlu mempercepat belanja pemerintah. Belanja ini utamanya untuk program bantuan sosial (bansos), program padat karya serta mendorong belanja masyarakat.

Jokowi menuturkan, sisi permintaan atau demand side harus diperbesar untuk mendukung belanja ini.

Selain itu, kepala negara pun mengingatkan masih ada anggaran daerah dalam bentuk APBD yang tersimpan di perbankan.

Baca juga: MUI: Tak Perlu Paksakan Iktikaf di Masjid Selama Pandemi Covid-19

Pada akhir Maret 2021 lalu, kata Jokowi, total anggaran daerah itu mencapai Rp182 triliun.

"Yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan dan sisi konsumsi," ujar dia.