Tim Penghubung Dibentuk, Tindak Lanjuti Rekomendasi KY kepada MA

Kompas.com - 03/05/2021, 23:15 WIB
ilustrasi shutterstockilustrasi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) membuat tim penghubung dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi usulan yang dikeluarkan KY atas proses dari aduan masyarakat

Wakil Ketua KY bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai mengatakan, tindak lanjut rekomendasi ini juga bagian dari kepentingan MA.

"Fungsi dari tim penghubung ini adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi tentu saja. Salah satunya adalah terkait dengan tindak lanjut rekomendasi ini," kata Amzulian dalam konferensi persnya, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Selama 2021, KY Pantau 79 Sidang, di Antaranya Kasus Rizieq Shihab

Adapun tim penghubung ini terdiri dari anggota dari MA dan KY masing-masing tiga orang.

Amzulian mengatakan, KY dan MA meyakini adanya tim penghubung akan membuat komunikasi lebih mudah.

Termasuk dalam hal membicarakan bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan KY.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kepastian itu juga penting bagi terlapor. Apakah, misalnya, laporan terhadap diri mereka itu terbukti atau tidak. Kemudian bagaimana akhirnya," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta mengatakan, KY telah mengusulkan sanksi pada 48 hakim sejak Januari hingga April 2021.

Sukma mengatakan, sebanyak 36 hakim diusulkan untuk dikenakan sanksi ringan, 10 hakim sanksi sedang dan dua hakim diusulkan untuk kenakan sanksi berat.

"Pengusulan sanksi ini oleh KY Kemudian disampaikan kepada MA. Agar MA melaksanakan sanksi tersebut melakukan eksekusi atas rekomendasi dari KY," ujarnya.

Adapun pola pelanggaran yang diusulkan pengenaan sanksinya antara lain hakim yang bertemu dengan para pihak.

Baca juga: Selama 2021, KY Usulkan Sanksi untuk 48 Hakim

Kemudian hakim dalam penanganan perkara memperlihatkan tindakan adil terhadap para pihak, terlibat tindakan asusila, atau penanganan perkara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukuman yang bisa didapatkan antara lain sanksi dalam sanksi berat yaitu non palu di atas enam bulan.

"Kalau terkait dengan tindakannya untuk usulan sanksi non palu 2 tahun itu karena terbukti terlapor melakukan KDRT pada istrinya," kata Sukma. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X