Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Kompas.com - 03/05/2021, 22:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik disebut puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang politik dan keamanan.

Hal tersebut dinilai berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan, dalam tiga kali survei, angka kepuasan publik di bidang politik dan keamanan terus meningkat.

Pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 77,0 persen. Dua survei sebelumnya yaitu Januari 2021 sebesar 67,2 persen, dan Agustus 2020 sebesar 70,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu beranggapan, bidang politik dan keamanan memang menjadi penopang utama selama 18 bulan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau kita lihat trennya, sebenarnya bidang politik dan keamanan. Terutama politik itu sebenarnya memang lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi, sosial dan dibandingkan bidang hukum. Jadi memang yang menjadi penopang utama pemerintah Jokowi-Ma'ruf ini sejak dilantik ya sampai hari ini, bidang politik yang relatif tinggi apresiasinya," kata Yohan dalam live Instagram harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Ia menyebutkan, untuk bidang politik dan keamanan, dalam survei Litbang Kompas rata-rata mendapatkan angka tingkat kepuasan publik di atas 70 persen.

Namun, hasil yang berbeda justru terlihat dalam sektor ekonomi di mana menunjukkan rata-rata angka 55 persen.

Dalam survei Litbang Kompas pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi 57,8 persen atau turun sekitar 0,1 persen dari survei sebelumnya, Januari 2021 yaitu 57,9 persen.

Yohan menilai, hasil survei yang rendah terhadap bidang ekonomi ini dimungkinkan karena dampak pandemi Covid-19 sangat berat bagi dunia perekonomian.

"Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali kondisi ekonomi pasca pandemi," ujarnya.

Baca juga: Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Atas hasil tersebut, ia berpendapat bahwa masyarakat cenderung menilai positif kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, tetapi tidak pada bidang ekonomi.

Sementara itu, untuk tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April sebesar 65,6 persen. Hal ini juga mengalami kenaikan yaitu pada Januari sebesar 63,4 persen, dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Lebih lanjut, Yohan menerangkan bahwa ada tingkat kepuasan yang naik di bidang kesejahteraan sosial yaitu dari Januari 2021 sebesar 67,2 persen menjadi 71,3 persen pada April 2021.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 di bidang kesejahteraan sosial.

"Kita tahu, treatment pemerintah dalam sepanjang satu tahun terakhir ini terkait dengan penanganan pandemi, terutama di bidang bantuan sosial, subsidi. Terakhir kemudian ada subsidi pemotongan pajak, termasuk terakhir ada juga memanfaatkan bulan Ramadhan dengan gratis ongkir," tuturnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

Kendati demikian, Yohan mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat yang diakibatkan dari pandemi.

Pemerintah, kata dia, di satu sisi harus menanggulangi penyebaran Covid-19, tetapi di sisi lainnya harus menggerakkan kembali perekonomian.

"Jadi memang ini dua sisi mata uang yang menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah. Kalau kita melihat, antara mengurangi penularan Covid-19 agar jangan sampai terlalu tinggi," ujar dia.

"Sehingga kemudian diterapkan kebijakan larangan mudik. Tapi di satu sisi pemerintah juga punya agenda untuk menggerakkan sektor ekonomi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com