Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Kompas.com - 03/05/2021, 22:34 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Atas hasil tersebut, ia berpendapat bahwa masyarakat cenderung menilai positif kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, tetapi tidak pada bidang ekonomi.

Sementara itu, untuk tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April sebesar 65,6 persen. Hal ini juga mengalami kenaikan yaitu pada Januari sebesar 63,4 persen, dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Lebih lanjut, Yohan menerangkan bahwa ada tingkat kepuasan yang naik di bidang kesejahteraan sosial yaitu dari Januari 2021 sebesar 67,2 persen menjadi 71,3 persen pada April 2021.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 di bidang kesejahteraan sosial.

"Kita tahu, treatment pemerintah dalam sepanjang satu tahun terakhir ini terkait dengan penanganan pandemi, terutama di bidang bantuan sosial, subsidi. Terakhir kemudian ada subsidi pemotongan pajak, termasuk terakhir ada juga memanfaatkan bulan Ramadhan dengan gratis ongkir," tuturnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

Kendati demikian, Yohan mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat yang diakibatkan dari pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah, kata dia, di satu sisi harus menanggulangi penyebaran Covid-19, tetapi di sisi lainnya harus menggerakkan kembali perekonomian.

"Jadi memang ini dua sisi mata uang yang menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah. Kalau kita melihat, antara mengurangi penularan Covid-19 agar jangan sampai terlalu tinggi," ujar dia.

"Sehingga kemudian diterapkan kebijakan larangan mudik. Tapi di satu sisi pemerintah juga punya agenda untuk menggerakkan sektor ekonomi," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.