Penjelasan Kemenhub soal Bus Berstiker Khusus Saat Peniadaan Mudik, Bukan untuk Angkut Pemudik

Kompas.com - 03/05/2021, 17:44 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi KEMENHUB/Direktorat Jenderal Perhubungan DaratDirektur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi membenarkan bus berstiker khusus yang beroperasi di masa peniadaan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei.

Budi menyatakan Kemenhub menerbitkan stiker khusus bagi bus yang akan tetap beroperasi selama masa peniadaan mudik.

Namun ia menegaskan bus berstiker khusus tersebut tidak diperuntukkan untuk mengangkut pemudik. Bus Berstiker khusus itu diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mendesak di luar mudik seperti kedinasan atau adanya keluarga yang meninggal dunia.

Baca juga: Ratusan Orang Curi Start Mudik ke Solo Sebelum Masa Larangan

“Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan," kata Budi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (3/5/2021).

"Oleh karena itu kami menerbitkan stiker ini untuk memudahkan para petugas mengidentifikasi bus yang memang boleh beroperasi karena mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat,” tutur Budi.

Adapun sesuai dengan ketentuan di Surat Edaran Satgas No 13 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021, dalam masa pelarangan mudik masih ada masyarakat yang dapat melakukan perjalanan nonmudik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka ialah yang tengah bekerja atau melakukan perjalanan dinas, orang yang mengunjungi sanak keluarga yang sakit, orang yang mengunjungi anggota keluarga meninggal yang, ibu hamil, dan orang yang memiliki kepentingan pendampingan persalinan.

Mereka yang diperkenan melakukan perjalanan di masa peniadaan mudik tadi juga harus melengkapi diri dengan sejumlah syarat seperti membawa surat dari kepala desa atau lurah setempat yang bertanda tangan basah atau elektronik.

Baca juga: Doni Monardo: Tak Boleh Ada Pejabat yang Berbeda Narasinya soal Larangan Mudik Lebaran

“Sementara itu bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas mohon menyertakan persyaratan seperti surat izin perjalanan," ucap Budi.

"Jadi kami tegaskan kembali bus tetap tidak boleh mengangkut pemudik, hanya boleh mengangkut penumpang dengan persyaratan tertentu seperti ketentuan dari SE Satgas Nomor 13/2021 dan PM Nomor 13/2021,” tutur dia. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bus Berstiker Khusus Beroperasi di Masa Pelarangan Mudik, Ini Penjelasan Kemenhub



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Presiden Soekarno Wafat...

Hari Ini dalam Sejarah, Presiden Soekarno Wafat...

Nasional
Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Nasional
Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X