Kompas.com - 03/05/2021, 17:19 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian santunan dan silaturahmi kepada para keluarga prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas, bertempat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021). TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian santunan dan silaturahmi kepada para keluarga prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas, bertempat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengawal proses kepulangan pekerja migran Indonesia ke Tanah Air.

Sebagaimana instruksi Presiden, upaya pengawalan ini juga melibatkan peran TNI dan Polri.

Hal ini disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/5/2021).

"Kami dari Satgas telah mendapatkan perintah dari Presiden untuk mengoptimalkan peran TNI-Polri. Dan Bapak Presiden tadi mengarahkan agar seluruh kepulangan pekerja migran dipercayakan kepada Panglima Kodam (Komando Daerah Militer) di seluruh daerah," kata Doni.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik di 5 Provinsi, Salah Satunya karena Kepulangan Pekerja Migran

Atas instruksi Presiden ini, Doni meminta para Panglima Kodam (Pangdam) dan Kapolda berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait pekerja migran, baik pusat maupun daerah.

Mulai dari Dirjen Imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), hingga Bea Cukai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Koordinasi dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mungkin dibawa oleh para pekerja migran yang baru tiba di Indonesia.

"Semuanya berada pada satu komando sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap semua pekerja migran yang kembali ke Tanah Air, termasuk mencegah adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di bandara maupun pada saat keberangkatan dari bandara, atau dari pelabuhan laut menuju ke tujuan," ujar Doni.

Baca juga: Fokus Cegah Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Perketat Kepulangan Pekerja Migran

Doni menambahkan, setidaknya terdapat lima provinsi yang akan menerima kepulangan pekerja migran dengan jumlah terbanyak.

"Ada lima provinsi teratas yang akan menerima kedatangan pekerja migran, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara, termasuk beberapa provinsi lainnya," kata dia.

Sebelumnya, Doni menyebut bahwa terdapat puluhan ribu pekerja migran yang kembali ke Indonesia dalam 2 bulan terakhir.

Untuk mencegah penyebaran virus corona, pekerja migran yang baru tiba di Tanah Air harus menempuh serangkaian prosedur penapisan.

Baca juga: Kemenko PMK Gandeng KUPI Atasi Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran

Pertama, dilakukan tes RT-PCR atau swab terhadap pekerja migran yang baru tiba di Tanah Air. Selanjutnya, dilakukan karantina selama 5×24 jam di tempat yang telah ditentukan.

Setelah masa karantina selesai, dilakukan RT-PCR yang kedua sebelum para pekerja migran diizinkan kembali ke daerah asal mereka.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.