Wapres: Kewajiban Pemerintah Cukupi Kebutuhan Pangan Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, upaya pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan penduduk saat ini cukup berat.

Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang terus-menerus bertambah sekaligus keberadaan lahan pertanian yang semakin menipis.

"Kewajiban pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya tidaklah ringan, terutama dengan makin berkembangnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun," ujar Ma'ruf di acara Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Amaliyah Ramadhan 1422 H secara virtual, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Wapres Sebut Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Turun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa.

Jumlah tersebut telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010.

Oleh karena itu, pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia pun diperkirakan akan meningkat menjadi 319 juta jiwa.

"Di satu sisi, jumlah penduduk semakin meningkat, tapi di sisi lain, luas lahan pertanian sebagai media untuk memproduksi pangan semakin berkurang," kata dia.

Baca juga: Wapres: Diperlukan Ketahanan Pangan yang Dimulai dari Keluarga

Menurut Ma'ruf, alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia.

Berubahnya fungsi lahan sawah, kata dia, membawa dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Antara lain, menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan ekologi di pedesaan.

Bahkan, data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektare pada 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada 2019.

Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), menurun dari 11,38 juta hektar pada 2018 menjadi 10,68 juta hektare pada 2019.

"Dan menurun lagi menjadi 10,66 juta hektare di tahun 2020. Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," kata dia.

Baca juga: Bahas Kajian Pengelolaan Pangan, KPK Undang Mendag dan Mentan