Kompas.com - 03/05/2021, 16:11 WIB
Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok mengikuti tes untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah yang diadakan di halaman Balai Kota Depok, perbedaan PPPK dan PNS atau perbedaan PNS dan PPPK, THR PNS 2021 Senin (3/7/2017). Kompas.com/Alsadad RudiPara pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok mengikuti tes untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah yang diadakan di halaman Balai Kota Depok, perbedaan PPPK dan PNS atau perbedaan PNS dan PPPK, THR PNS 2021 Senin (3/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - THR PNS untuk Hari Raya Idul Fitri 2021 yang akan segera cair menyisakan polemik. Pasalnya THR PNS kali ini mengalami pemotongan.

THR PNS sedianya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya.

Namun dalam penghitungan THR 2021, pemerintah tidak memasukkan tukin (tunjangan kinerja), tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, dan tunjangan lainnya.

Baca juga: Sejumlah PNS Buat Petisi soal THR, Menteri Tjahjo: Harusnya Mereka Bersyukur...

Akibat dari pemangkasan THR tersebut para PNS pun menggulirkan petisi di laman Change.org, pada Sabtu (30/4/2021).

Petisi itu berjudul "THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019" diinisasi oleh seseorang bernama Romansyah H.

Petisi itu sudah mendapatkan dukungan sebanyak 11.788 orang. Petisi tersebut dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Ketua DPR, dan para Wakil Ketua DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penjelasan Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan bahwa besaran THR yang dibayarkan tahun ini hanya meliputi gaji pokok plus tunjangan yang melekat.

"(Pemerintah) tetap memberikan (THR) kepada ASN dan TNI/Polri hak mereka, meskipun tidak dalam jumlah meliputi tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Baca juga: Semakin Banyak PNS Dukung Petisi Online, Mengeluh THR Kecil

 

Sri Mulyani menyebutkan, komponen tunjangan kinerja tak dimasukkan lantaran masyarakat masih membutuhkan dukungan APBN untuk menangani pandemi Covid-19.

Pemerintah membagi-bagi anggaran untuk ASN maupun TNI/Polri dengan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat rentan dan 40 persen masyarakat dalam klaster paling bawah.

Akibat pandemi Covid-19 yang nyatanya belum berakhir di tahun ini, Sri Mulyani mengakui menambah pos anggaran yang sebelumnya belum dianggarkan, antara lain untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun, yang sebelumnya hanya Rp 10 triliun, subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar, BPUM, dan imbal jasa penjaminan UMKM.

"Oleh karena itu, untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat," ungkap Sri Mulyani.

Diminta realokasi anggaran

Menanggapi fenomena pemangkasan THR PNS, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara dan personel TNI/Polri secara penuh dan tanpa potongan.

Baca juga: THR PNS 2021: Jadwal Pencairan, Siapa Saja yang Dapat, dan Besarannya

 

"Kemenkeu harusnya berikan THR full bagi para aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi," ucap Hidayat, dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (2/5/2021).

Hidayat bahkan mengusulkan agar anggaran THR untuk pejabat negara direalokasikan untuk pemenuhan anggaran THR untuk PSN, TNI/Polri.

"Apabila itu karena APBN yang kurang, maka saya usul untuk realokasikan anggaran THR bagi pejabat negara untuk diberikan kepada pemenuhan THR untuk para ASN," ujar politisi PKS ini.

Dia melanjutkan, pemberian THR secara penuh juga merupakan bentuk apresiasi negara atas kinerja aparaturnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di tengah pandemi covid-19.

Data Badan Kepegawaian Negara pada Juni 2020 menunjukkan, setidaknya selama tiga bulan awal pandemi, 838 ASN mengalami positif covid-19 bahkan ada yang hingga meninggal dunia.

Baca juga: Buka-bukaan Sri Mulyani soal THR PNS tanpa Tunjangan Kinerja

 

Selain itu, pemberian THR secara penuh perlu dilakukan sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta memberikan THR kepada pegawainya secara penuh dan tanpa dicicil.

Apalagi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR secara penuh.

Hidayat menyayangkan inkonsistensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar penuh THR untuk karyawannya, tapi malah tidak konsisten dengan tidak membayarkan penuh THR untuk ASN.

Dia mendorong kebijakan pemberian THR secara full bagi para ASN sebagaimana dorongan atas perpanjangan program bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak covid-19.

Menurut Hidayat, kedua kebijakan tersebut merupakan komponen penting dalam mendorong daya beli masyarakat, khususnya di tengah koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Dana Rp 30,8 Triliun buat THR PNS, Ini Rinciannya

 

Terutama dalam kondisi pelarangan mudik, pemberian THR secara penuh dan perpanjangan bansos tunai akan mampu membuat masyarakat tetap saling silaturahmi dengan keluarganya melalui pengiriman hadiah secara online.

"Pemerintah harusnya hanya keluarkan kebijakan yang konsisten untuk rakyat, dan apresiatif terhadap kinerja aparatur negara," kata Hidayat.

"Apalagi di tengah berbagai koreksi atas proyeksi pertumbuhan Indonesia, kebijakan yang mendorong konsumsi masyarakat seperti THR harusnya diberikan secara penuh, dan bantuan sosial tunai mestinya dilanjutkan," ucapnya.

 

 

 

 

 

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Nasional
Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Nasional
Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.