Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Sekjen PDI-P: Beliau Penggagas Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan keputusan tepat.

Sebab, menurutnya riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.

"Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Berdiskusi dengan Megawati, Menag Yaqut: Berjam-jam Pun Terasa Sebentar

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi polemik isu mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurut Hasto, Megawati adalah seorang ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi.

Bahkan, kata dia, Megawati juga terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia," ungkap Hasto.

Selain itu, Hasto menilai bahwa Megawati meneruskan kepeloporan presiden pertama RI, Soekarno mengenai pentingnya riset dan inovasi.

Menurut dia, Soekarno menaruh perhatian besar pada supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat serta sumbangsih Indonesia bagi dunia tersebut.

Hasto menuturkan, hal ini tampak dari keseriusan Soekarno menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti pada saat merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

"Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya," ucapnya.

Oleh karena itu, keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari, mendapat dukungan penuh dari PDI-P.

Hasto mengatakan, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI, Muhammad Hatta telah menempatkan konsep kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta merupakan sosok pemimpin negarawan dan sekaligus pembelajar yang baik. Para pendiri bangsa kental dengan tradisi sebagai pembelajar yang baik yang kedepankan riset dan inovasi," tutur dia.

Baca juga: Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Nadiem Bertemu Megawati untuk Amankan Posisi Menteri

Kendati demikian, dalam keterangan tertulis Hasto, tak dijabarkan mengenai dasar hukum keterkaitan BRIN dan BPIP menurut peraturan perundang-undangan. 

Kompas.com telah berupaya menghubungi jajaran pengurus PDI-P untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut, tetapi hingga kini belum direspons.