Terkait Kerumunan di Pasar Tanah Abang, Epidemiolog: Representasi PPKM Tak Berhasil

Kompas.com - 03/05/2021, 10:48 WIB
Sejumlah warga memadati Blok B Pusat Grosir Pasar Tanah Abang untuk berbelanja pakaian di Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2021). Gubernur DKI Anies mengakui adanya lonjakan pengunjung di pusat tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut, dari sekitar 35.000 pengunjung pada hari biasa menjadi sekitar 87.000 orang pada akhir pekan ini sehingga pihaknya menyiagakan sekitar 750 petugas untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah warga memadati Blok B Pusat Grosir Pasar Tanah Abang untuk berbelanja pakaian di Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2021). Gubernur DKI Anies mengakui adanya lonjakan pengunjung di pusat tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut, dari sekitar 35.000 pengunjung pada hari biasa menjadi sekitar 87.000 orang pada akhir pekan ini sehingga pihaknya menyiagakan sekitar 750 petugas untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, terjadinya lonjakan jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta pada akhir pekan lalu seharusnya bisa dicegah dengan pembatasan jumlah pengunjung.

Ia mengatakan, salah satu cara membatasi jumlah pengunjung adalah dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Cara ini sebetulnya kita punya PPKM, dan apa yang terjadi di Pasar Tanah Abang adalah salah satu bukti PPKM kita belum seefektif yang digaungkan, ini harusnya dari komunitas pembatasannya itu," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Belajar dari Ramainya Pasar Tanah Abang, PKB Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Libur Lebaran

Dicky mengatakan, PPKM bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat mengubah perilaku sehingga mampu membedakan kepentingan esensial yang mengharuskan keluar rumah dan mana yang tidak diperlukan.

"Ini sebetulnya representasi dari bahwa PPKM itu belum berhasil," ujar dia. 

Dicky berpendapat, pembatasan pengunjung Pasar Tanah Abang di setiap pintu masuk tidak akan efektif karena masyarakat akan semakin banyak berdatangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan penyadaran di komunitas masyarakat dan koordinasi di level komunitas serta difasilitasi oleh pemerintah.

"Opsinya apakah belanja online atau waktu tertentu, atau daerah setempat punya harga yang sama dengan Tanah Abang, ada kerja sama yang dibangun dengan pasar setempat dan ini harus difasilitasi oleh pemerintah supaya mereka enggak jauh-jauh keluar," ucap dia.

Baca juga: Upaya Pemprov DKI Cegah Klaster Covid-19 di Tanah Abang: Hapus KRL Sore hingga Imbauan Belanja ke Pasar Lain

Lebih lanjut, Dicky mengingatkan semua pihak tak boleh beranggapan bahwa Indonesia akan lebih kuat melawan penularan virus corona.

Ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia hanya menunggu waktu apabila masyarakat masih lalai menerapkan protokol kesehatan.

"Indonesia pasti kuat (dari Covid-19), enggak seperti itu. India itu ya seperti ini, padahal virus ini tetap berdampak dan ini masalah bom waktu saja nunggu waktu meledak dan enggak bisa kita kendalikan itu skenario terburuk," kata dia. 

Pasar Tanah Abang pada Sabtu (1/5/2021) dan Minggu (2/5/2021) mendadak menjadi lautan manusia. Ratusan ribu warga memadati kompleks perbelanjaan terbesar di Tanah Air ini.

Dengan kondisi itu, pelaksaan protokol kesehatan Covid-19 tentu terabaikan. Warga bersesakan mulai dari pintu masuk hingga lorong-lorong kios.

Baca juga: Cegah Ada Klaster Covid-19 Pasar Tanah Abang, Kemenkes Lakukan Pemantauan

Belum lagi, banyaknya warga yang masih tak tertib mengenakan masker. Banyak terlihat beberapa warga lebih senang meletakkan maskernya di dagu meski berada di tengah-tengah kerumunan.

Teriakan-teriakan petugas hingga pedagang agar warga menerapkan jaga jarak tak dihiraukan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X