Ketua KPK Nilai Pendidikan Jadi Elemen Penting Bangun Karakter dan Nilai-nilai Antikorupsi

Kompas.com - 03/05/2021, 06:38 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai, pendidikan memiliki peran sangat penting dalam upaya membangun karakter dan integritas bangsa.

Dengan pendidikan, kata Firli, setiap orang dapat membangun karakter diri dan juga nilai-nilai antikorupsi di dalamya.

"KPK sudah tentu menilai pendidikan sangat penting karena menjadi urat nadi dan elemen vital dalam upaya membangun karakter serta integritas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi di dalamnya," kata Firli dalam keterangan tertulis, Minggu (2/5/2021).

Firli juga menilai, pendidikan sangat penting sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan negara dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan bangsa yang cerdas, kesejahteraan umum bagi semua anak bangsa bisa terwujud.

Baca juga: Hardiknas 2021: Ini 4 Hal yang Diterapkan Jokowi Semasa Sekolah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkan, jauh lebih dari itu, pendidikan adalah salah satu senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia," ucap Firli.

Oleh karena itu, lanjut dia, KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu national interest dalam roadmap 2011—2023.

Selain itu, KPK juga menempatkan pendidikan sebagai strategi pertama dari tiga strategi pemberantasan korupsi lainnya yang menjadi core business KPK.

Dengan menggunakan jejaring pendidikan formal maupun nonformal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, KPK telah memasukkan unsur dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

Hal itu, dilakukan untuk membentuk dan menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar lepas, tidak terpengaruh laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini.

Firli pun sependapat dengan warisan Ki Hajar Dewantara yang telah memberikan banyak teladan akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan kemajuan bangsa ini.

Baca juga: Hardiknas: Mewujudkan Merdeka Belajar Pascapeleburan Kemendikbud dan Ristek

Menurut dia, tidak ada hukuman yang lebih menyedihkan dari terpenjara kebodohan. Kebodohan merupakan akar atau jurang kemiskinan dan kemaksiatan.

"Hanya dengan pendidikanlah, bangsa ini dapat terlepas dari beragam belenggu kemaksiatan, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah menggurita di republik ini," kata Firli.

Ia juga tidak memungkiri nilai-nilai perjuangan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara bersama pahlawan pendidikan lainnya semuanya benar.

Sebab, melalui pendidikan tentu setiap manusia dapat merengkuh kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

"Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari tanamkan selalu nilai-nilai antikorupsi dalam setiap pendidikan di republik ini agar cita-cita merdeka dari laten korupsi dapat segera raih dan wujudkan di bumi pertiwi," kata Firli.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

Nasional
Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.