Menyoal Keputusan Pemerintah Labeli KKB di Papua Teroris..

Senada dengan Lukas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan.

Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar mengatakan, penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan berdampak serius bagi keamanan warga sipil di Papua dan berpotensi menyebabkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua meningkat.

Baca juga: KKB Dilabeli Teroris, Kapolda Papua: Kami Tetap Kedepankan Pendekatan Kesejahteraan

"Mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menilai kembali dan mencabut penetapan KKB sebagai kelompok teroris karena akan berdampak serius bagi persoalan HAM," kata Wahyudi dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021).

Ia meminta Presiden Joko Widodo menempuh jalan damai dengan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua. Menurut Wahyudi, pemerintah pusat perlu mendengarkan aspirasi seluruh rakyat Papua.

"Meminta presiden untuk menempuh jalan damai dengan cara-cara dialog yang bermartabat melibatkan seluruh aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjuangan Papua selama ini," tuturnya.

Rawan pelanggaran HAM

Di sisi lain, penetapan ini juga dinilai rawan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius di Papua.

"Selain kontraproduktif, mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Ia menilai, keputusan tersebut menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Pakai UU Terorisme untuk Atasi KKB di Papua

Selain itu, pelabelan tersebut juga menunjukkan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

Alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan konflik di Papua.

"Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua," kata dia.

Hendardi meyakini bahwa pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.

Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.

"Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama. Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Kembali Pemberian Label Teroris terhadap KKB di Papua